Pemrakarsa 98 Resolution Network sekaligus mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengkritik keras sejumlah narasi yang berkembang di ruang publik seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah”.
Menurut Haris, narasi tersebut merupakan anomali dalam tradisi gerakan sosial Indonesia karena tidak menawarkan gagasan alternatif yang dapat memperkuat kemandirian dan kedaulatan bangsa.
“Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” kata Haris dalam keterangannya, Ahad (14/6/2026).
Haris membandingkan fenomena tersebut dengan tradisi perjuangan para pendiri bangsa. Ia mencontohkan pledoi Mohammad Hatta pada 1928 yang mengusung narasi Indonesia Merdeka, serta pledoi Soekarno bertajuk Indonesia Menggugat pada 1930.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut menghadirkan antitesis terhadap kolonialisme melalui gagasan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut dan Sale Indonesia. Sangat menyakitkan karena narasi seperti ini justru digerakkan oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” ujarnya.
Haris menilai Presiden Prabowo Subianto justru menghidupkan kembali semangat dan narasi perjuangan era kemerdekaan melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional.
Ia menyebut berbagai gagasan mengenai kedaulatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, hingga upaya mengurangi kebocoran penerimaan negara kini menjadi arus utama dalam pemerintahan.
“Dalam berbagai pidatonya, Presiden Prabowo selalu menegaskan Indonesia harus berdaulat dan mandiri. Tidak sekadar narasi, sejumlah kebijakan juga dibuat untuk membangun ekonomi nasional yang berdikari sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Haris menilai kritik terhadap pemerintah seharusnya dibangun melalui gagasan alternatif yang konstruktif. Ia mengingatkan bahwa tradisi gerakan sosial sejak masa Orde Baru hingga Reformasi selalu menghadirkan antitesis terhadap kondisi yang dianggap menyimpang.
Ia mencontohkan gerakan demokrasi politik pada masa Orde Baru sebagai antitesis terhadap pemerintahan yang dinilai otoriter, serta gerakan penolakan neoliberalisme pada era Reformasi yang mengkritik privatisasi BUMN dan pengurangan subsidi bagi rakyat.
Menurut Haris, kritik yang berkembang saat ini justru cenderung menolak berbagai program yang dinilai pro rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, hingga sekolah rakyat.
“Gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat dan program-program sejenis merupakan anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan mendapat simpati luas dari rakyat,” tegasnya.
Haris juga menekankan bahwa apabila ditemukan praktik korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah, maka yang harus diberantas adalah tindakan korupsinya, bukan menghentikan program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Haris menantang para pengkritik pemerintah untuk menghadirkan konstruksi pemikiran yang mampu menjadi antitesis terhadap pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo.
“ Kritik yang sehat harus menawarkan solusi dan arah perubahan yang lebih baik bagi bangsa, bukan sekadar membangun narasi pesimisme yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap masa depan Indonesia,” pungkasnya.
