Polemik penghentian diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) terus menuai reaksi. Salah satu kritik keras datang dari politikus Partai Demokrat, Rommi Irawan, yang menilai insiden tersebut sebagai peristiwa yang memalukan bagi dunia akademik.
Menurut Rommi, kampus seharusnya menjadi ruang terbuka bagi pertukaran gagasan, perdebatan intelektual, dan pengujian argumentasi secara ilmiah. Karena itu, tindakan menghalangi atau menghentikan forum diskusi dinilai bertentangan dengan semangat akademik yang selama ini menjadi identitas perguruan tinggi.
“UGM memalukan. Setelah dua orang alumninya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, gagal dalam Pilpres 2024, apakah kemudian menjadi kaum ngamukan? Tradisi intelektual untuk adu argumentasi jangan sampai luntur,” ujar Rommi dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun, menurutnya, perbedaan tersebut seharusnya disalurkan melalui dialog dan perdebatan terbuka, bukan dengan cara membubarkan atau menggagalkan forum yang telah direncanakan.
Rommi juga menyoroti dinamika politik nasional pasca-Pilpres 2024 yang masih menyisakan polarisasi di sebagian kelompok masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kampus tidak boleh terjebak menjadi arena pelampiasan kekecewaan politik, melainkan harus tetap menjaga marwahnya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan nalar kritis.
“Kalau ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, bantah dengan data, bantah dengan argumentasi. Jangan justru menolak diskusi. Kampus besar seperti UGM mestinya menjadi teladan dalam budaya dialog,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul setelah acara diskusi yang menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono di UGM mengalami gangguan hingga para narasumber harus dievakuasi. Budiman sendiri menyayangkan penghentian acara tersebut dan menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa apabila situasi memungkinkan. Ia mengatakan seharusnya diskusi dapat berlangsung secara sehat dan kondusif.
Menurut Rommi, penghormatan terhadap kebebasan berbicara harus berlaku untuk semua pihak, termasuk mereka yang berada di pemerintahan. Demokrasi, katanya, tidak hanya memberikan ruang bagi kritik terhadap penguasa, tetapi juga menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pandangan dan menjelaskan kebijakan yang sedang dijalankan.
Lebih lanjut, ia menilai budaya intelektual Indonesia akan mengalami kemunduran apabila ruang diskusi mulai digantikan oleh aksi penolakan yang tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara.
“Kalau narasumber datang ke kampus, dengarkan dulu. Setelah itu bantah, kritik, bahkan serang argumentasinya kalau memang keliru. Itulah tradisi akademik yang sesungguhnya,” ujarnya.
Insiden di UGM sendiri menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat negara dan tokoh yang memiliki latar belakang aktivisme. Budiman Sudjatmiko, misalnya, merupakan mantan aktivis prodemokrasi dan juga alumnus UGM yang selama ini dikenal dekat dengan tradisi gerakan mahasiswa.
Rommi berharap kejadian tersebut menjadi evaluasi bersama agar kampus tetap menjadi rumah bagi perbedaan pandangan dan perdebatan yang sehat. Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemilu, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, dalam menjaga ruang dialog yang terbuka dan beradab.
“Bangsa ini maju karena tradisi berpikir, tradisi berdiskusi, dan tradisi menghormati perbedaan. Jangan sampai itu hilang dari kampus,” pungkasnya.
