Peneliti CELIOS Media Askar Wahyudi menyoroti perbedaan antara kebutuhan anggaran yang menurutnya sekitar Rp67 triliun dengan alokasi program yang mencapai Rp268 triliun, sehingga muncul pertanyaan terkait selisih Rp201 triliun.
“Stop gimmick menggunakan stunting sebagai alibi untuk mempertahankan MBG. Tidak. Kalian tidak mengatasi stunting. Pemerintah justru memperlebar ketimpangan. Hanya di Indonesia, bantuan sosial dimakan setengahnya oleh penyelenggara, bahkan oleh entitas swasta pemilik dapur,” tegasnya dikutip dari Instagram resminya.
Bahkan, kata dia, jika program dilanjutkan dengan sasaran wilayah 3T, keluarga miskin, balita, dan ibu hamil, anggarannya hanya sekitar 67 triliun untuk 26 juta penerima.
Bukan 268 triliun, seperti yang dianggarkan sekarang.
“Selisihnya 201 triliun. 201T ini untuk siapa? Ini bancakan, memperkaya segelintir orang. Please, hentikan irasionalitas ini!” katanya.
Dalam program Satu Meja Kompas TV, ia membeberkan data jumlah SPPG di daerah stunting yang persebarannya sedikit dan banyak.
“Angka stunting terbesar ada di Papua Pegunungan, yaitu 40%. Berapa jumlah SPPG yang tersedia di sana? 13,” tegasnya.
Di Sulawesi Barat, angka stunting mencapai 35%, jumlah SPPG di sana adalah 177.
“Di Jawa Barat, angka stunting hanya 15%, tetapi jumlah SPPG mencapai 6.357,” ucapnya.
Jadi menurutnya asumsi bahwa ini adalah program penanganan stunting tidak masuk akal jika dibandingkan dengan data hari ini.
“Saya juga ingin menanggapi asumsi bahwa masyarakat mendukung MBG. Bagaimana melakukan riset preferensi publik. Kita tidak bisa hanya bertanya, “Apakah Anda suka MBG?” Kita tidak bisa seperti itu. Ada metodologinya. Karena jika masyarakat ditanya, mendapatkan makanan tentu lebih baik daripada tidak mendapatkan makanan sama sekali. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah metode discrete choice. Berikan mereka beberapa pilihan yang bisa mereka ambil, lalu biarkan mereka memilih. Jadi saya ingin mengatakan, ketika membicarakan keinginan masyarakat, hal itu juga harus berdasarkan bukti empiris,” jelasnya.
Menurutnya, kita memiliki ruang waktu yang sangat sempit.
Dia berharap Presiden menghentikan program ini.
“Karena jika tidak dihentikan dan pelaksanaannya masih memiliki konflik kepentingan, masalah ini tidak akan selesai. Pada tahun 2027, 2028, 2029, kita akan membicarakan masalah yang sama,” ucapnya.
Satu hal lagi, ia sudah melakukan penelitian tentang bantuan sosial di hampir ratusan negara di dunia, dan hanya di Indonesia bantuan sosial sebesar setengahnya dinikmati oleh para pendukungnya.
“Jika kita berbicara tentang hak anak, sebenarnya bukan Rp8.000, tetapi Rp15.000,” jelasnya.(Sumber)
