Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menilai berbagai tekanan politik yang kini diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto membuka tabir mengenai penyebab kegagalannya dalam sejumlah kontestasi pemilihan presiden sebelumnya.
Dalam catatan yang ditulis dari Margonda, Depok, Senin (29/6/2026), Muslim menyebut serangan terhadap Prabowo terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), meski masa kepemimpinannya sebagai presiden belum genap dua tahun.
Menurut Muslim, gagasan besar Prabowo telah lama dituangkan dalam buku Paradoks Indonesia. Ia menilai buku tersebut mengangkat persoalan mendasar mengenai paradoks Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, tetapi masih menghadapi kemiskinan.
“Analisis Prabowo dalam buku itu menyebut sumber daya alam Indonesia dikuasai segelintir pemilik modal yang kemudian memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi nasional dan berupaya mendikte kebijakan negara demi kepentingan bisnis mereka,” tulis Muslim.
Ia berpendapat kondisi tersebut membuat kelompok yang disebutnya sebagai “oligarki rakus” tidak menghendaki hadirnya pemimpin yang menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, secara konsisten.
Muslim juga mengaitkan hal itu dengan perjalanan politik Prabowo yang beberapa kali gagal dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.
Dalam catatannya, ia membandingkan kepemimpinan Prabowo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, kedua presiden tersebut tidak menghadapi tekanan politik maupun ekonomi sebesar yang kini dialami Prabowo.
Selain itu, Muslim menilai Prabowo memiliki keunggulan karena menuangkan visi kebangsaannya melalui buku Paradoks Indonesia. Ia kemudian membandingkannya dengan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang menulis buku The Malay Dilemma sebelum memimpin Malaysia dan melakukan berbagai kebijakan afirmatif bagi masyarakat Melayu.
Muslim juga menyinggung pidato Prabowo di hadapan DPR pada 20 Mei 2026 yang, menurutnya, menegaskan kembali pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945. Ia memandang pidato tersebut sebagai penanda dimulainya kebangkitan Indonesia.
Atas dasar itu, Muslim berpendapat tekanan terhadap pemerintahan Prabowo tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kelompok ekonomi tertentu yang merasa terancam apabila kebijakan negara lebih berpihak kepada rakyat.
“Prabowo dianggap berbahaya bagi kepentingan oligarki karena tidak mudah didikte. Karena itu, muncul berbagai upaya untuk menggoyang pemerintahannya, bahkan hingga muncul dugaan adanya keinginan untuk menurunkannya di tengah jalan dan menggantinya dengan pemimpin yang lebih mudah dikendalikan,” tulisnya.
