Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penerapan Single National Identity Card atau Kartu Identitas Tunggal dapat segera direalisasikan. Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi pemerintahan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2026).
Awalnya, Prabowo mengungkapkan penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut pemerintah masih menghadapi tantangan berupa banyaknya regulasi dan peraturan yang dinilai menghambat efektivitas birokrasi. Karenanya, pemerintah akan terus mendorong penyederhanaan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital.
“Kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Ya, saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan,” kata Prabowo.
Prabowo menilai pemerintah telah mulai merintis digitalisasi layanan pemerintahan melalui GovTech dan berbagai program pendukung lainnya. Salah satu yang menjadi target adalah penerapan Single National Identity Card.
“Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya,” jelasnya.
“Saya berharap nanti Single National Identity Card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya,” ungkap Prabowo menambahkan.
Prabowo meminta agar penyederhanaan regulasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap berbagai aturan di tingkat kementerian. Menurutnya, langkah tersebut harus sejalan dengan semangat deregulasi dan peningkatan efisiensi pemerintahan.
“Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Harus juga sinkron dengan napas penyederhanaan, deregulasi, dan efisiensi,” tuturnya.(Sumber)
