Pemerintah mulai bersigap mengembangkan proyek hilirisasi mineral kritis logam tanah jarang (LTJ) demi mendorong penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Namun, sejumlah tantangan masih membayangi pengembangan hilirisasi mineral bahan baku industri teknologi tinggi, energi, elektronik, hingga pertahanan tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah mulai merancang pengembangan hilirisasi LTJ alias rare earth elements. Menurutnya, pengolahan komoditas di dalam negeri diperlukan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja dan menopang pertumbuhan ekonomi. “Logam tanah jarang lagi didesain, bahkan sebagian sudah dilakukan oleh Perminas [PT Perusahaan Mineral Nasional],” kata Bahlil seusai acara Peluncuran dan Bedah Buku Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Di satu sisi, pengembangan hilirisasi LTJ menghadapi persoalan. Pasalnya, LTJ umumnya hadir sebagai mineral ikutan sehingga membutuhkan proses ekstraksi dan pemisahan yang kompleks. Hal ini pula yang belakangan berimbas pada tersendatnya ekspor mineral olahan seperti katoda nikel atau nickel pig iron (NPI) lantaran mengandung LTJ sebagai mineral ikutan. Tersendatnya ekspor terjadi akibat perbedaan penafsiran aturan kandungan LTJ yang ditemukan sebagai mineral ikutan dalam produk hilirisasi.
Temuan tersebut membuat pemerintah mulai memetakan kandungan mineral ikutan dalam berbagai produk hilirisasi. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kelangsungan investasi sekaligus menyiapkan tata kelola LTJ yang lebih terarah.
Sempat Tertahan Isu LTJ, 100 Kapal Ekspor Mineral Kembali Berlayar 120 Laporan Surveyor untuk Ekspor Mineral Belum Terbit Imbas Uji Logam Tanah Jarang Menurut Bahlil, pemerintah ingin memastikan aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengabaikan potensi ekonomi logam tanah jarang yang belakangan menjadi komoditas strategis dunia.
Meski demikian, Bahlil menegaskan penyusunan aturan mengenai tata niaga maupun mekanisme ekspor bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian ESDM. Dia menjelaskan, Kementerian ESDM hanya menangani pengelolaan sumber daya mineral di sisi hulu serta perizinan industri, sedangkan pengaturan produk dan ekspor berada di kementerian teknis lainnya. Namun demikian, tantangan utama Indonesia bukan hanya potensi sumber daya, melainkan kemampuan mengubah potensi tersebut menjadi industri pengolahan berskala komersial.
Sejumlah kajian pemerintah sebelumnya mencatat penguasaan teknologi LTJ Indonesia belum mencapai skala komersial. Keekonomian dan Kepastian Pasar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai sebenarnya Indonesia sudah memiliki kemampuan riset dan teknologi awal untuk pengolahan LTJ.
Namun, perlu dorongan dan upaya besar untuk bisa siap untuk memasuki fase komersial. Tantangannya, kata dia, tentu bagaimana membuktikan teknologi tersebut konsisten, efisien, dan ekonomis untuk industri. “Karena itu, untuk membuktikan kesiapan scale up maka perlu pilot project dan uji industri untuk lanjut ke produksi komersial berskala besar,” ucap Bisman kepada Bisnis, Minggu (9/8/2026).
Dia mengingatkan bahwa tantangan terbesar pengembangan LTJ adalah soal keekonomian proyek dan kepastian pasar, bukan teknologi. Oleh karena itu, investasi untuk proyek pemisahan LTJ membutuhkan modal sangat besar, selain itu juga pasar domestik hilirnya belum terbentuk kuat. “Dengan kondisi inilah pemerintah harus mengeluarkan kebijakan insentif baik fiskal maupun nonfiskal,” kata Bisman.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita berpendapat, harga LTJ sangat volatil dan pasarnya didominasi oleh satu pemain besar. Karena itu, risiko investasi tinggi dan periode pengembalian modal (payback period) panjang. Dari sisi regulasi, Indonesia masih belum punya kerangka insentif yang benar-benar menarik untuk industri berisiko tinggi seperti ini, termasuk kepastian offtaker dan jaminan pasar.
“Sementara dari sisi pasar, kita belum memiliki downstream industry yang cukup kuat, seperti manufaktur magnet permanen atau baterai berbasis rare earth sehingga nilai tambahnya berpotensi ‘bocor’ keluar negeri,” tutur Ronny. Tantangan Teknologi dan Cadangan Lebih jauh, Ronny berpendapat bahwa dorongan pemerintah menjadikan LTJ sebagai bagian dari agenda hilirisasi sudah tepat secara arah strategis.
Namun, menurutnya, pemerintah perlu jujur bahwa kesiapan teknologi pemisahan LTJ untuk ditingkatkan ke level komersial masih sangat terbatas dan belum matang. Indonesia, kata Ronny, sudah punya kapasitas dasar di level laboratorium hingga pilot project, termasuk pengalaman dari pengolahan mineral ikutan seperti monasit dan xenotim. Namun, gap menuju skala industrial itu sangat besar, terutama pada tahap ‘separation’ dan ‘refining’ yang justru merupakan inti dari rantai nilai LTJ.
“Masalah utama LTJ bukan di penambangan, tetapi di pemisahan unsur-unsur rare earth yang sifat kimianya sangat mirip satu sama lain, sehingga membutuhkan teknologi ‘solvent extraction’ berlapis, kontrol proses yang presisi, serta investasi kapital yang sangat besar dengan risiko tinggi,” jelas Ronny.
Dia lantas mencontohkan, Cina butuh puluhan tahun untuk mencapai efisiensi dan skala ekonomi di sektor pengembangan LTJ. Tantangan yang dihadapi Negeri Tirai Bambu bukan hanya karena teknologi, tetapi juga karena integrasi ekosistem industri dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, Ronny melihat bahwa tantangan terbesar pengembangan LTJ bukan satu faktor tunggal, tapi kombinasi yang saling mengunci.
Dari sisi teknologi, RI masih bergantung pada transfer teknologi dan belum memiliki proprietary process yang efisien. Sementara dari sisi cadangan, karena LTJ banyak sebagai mineral ikutan, konsistensi feedstock menjadi isu serius, tidak seperti tambang primer yang bisa dikontrol produksinya. “Jadi kalau harus diprioritaskan, bottleneck paling krusial saat ini adalah kombinasi antara teknologi pemisahan dan keekonomian proyek.
Tanpa dua hal itu dibereskan secara simultan, kita berisiko hanya menjadi pemasok bahan setengah jadi atau bahkan sekadar pengekspor mineral ikutan tanpa nilai tambah signifikan,” papar Ronny. Dia pun mengingatkan agar pemerintah perlu lebih fokus membangun konsorsium riset-industri, mempercepat kemitraan strategis global, dan memberikan insentif fiskal serta jaminan pasar yang konkret. Dengan kata lain, pemerintah jangan hanya mendorong hilirisasi di atas kertas. “Kalau tidak, LTJ akan menjadi cerita yang sama seperti komoditas lain, potensinya besar, tapi nilai tambahnya dinikmati negara lain,” kata Ronny.
(Sumber)
