Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Bela Negara Indonesia (GBNI) menggelar pelantikan pengurus baru, Focus Group Discussion (FGD), dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Sabtu (15/8/2026).
Mengusung tema “Dilantik, Berdiskusi, Bekerja”, kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran GBNI dalam membangun ekosistem bela negara yang relevan dengan tantangan abad ke-21.
Dalam kegiatan itu, isu bela negara tidak hanya ditempatkan dalam konteks pertahanan konvensional, tetapi juga dikaitkan dengan ancaman hibrida seperti serangan siber, disinformasi, serta berbagai tantangan yang dapat memengaruhi ketahanan sosial dan persatuan bangsa.
Mewakili Kementerian Pertahanan RI, Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional (Bacadnas), Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, mengapresiasi keberadaan GBNI sebagai salah satu mitra strategis pemerintah.
Ia menekankan pentingnya redefinisi konsep bela negara agar mampu menjawab perkembangan zaman dan berbagai bentuk ancaman multidimensi yang dihadapi Indonesia.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina GBNI sekaligus Rektor UPNVJ, Prof. Dr. Anter Venus, menegaskan bahwa GBNI kini memasuki tahap fungsional penuh dalam mengawal pendidikan karakter bangsa.
Menurutnya, diperlukan kurikulum bela negara yang adaptif, sinergi dengan pemerintah daerah, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah dan masyarakat.
UPNVJ, kata Anter Venus, diharapkan dapat menjadi laboratorium hidup bagi pengembangan ekosistem bela negara yang dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat.
Ketua Umum DPP GBNI terpilih, Dr. H. Abu Hasan, menegaskan kepengurusan baru tidak akan berlama-lama dalam fase seremonial.
Ia menyebut organisasi akan segera melakukan konsolidasi dan menjalankan program kerja dengan mengedepankan tiga agenda utama, yakni konsolidasi, kolaborasi dan desentralisasi program.
“Kepengurusan baru tidak mengenal istilah purna bakti. Setelah dilantik, kami akan langsung bekerja,” tegas Abu Hasan.
Menurutnya, desentralisasi menjadi penting agar program-program GBNI tidak hanya berhenti di tingkat pusat, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan konkret di daerah dan menyentuh masyarakat secara langsung.
Dukungan terhadap kiprah GBNI juga disampaikan Sekretaris Jenderal Jaga Republik Indonesia (JARI), Andrianto, yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Andrianto menilai GBNI memiliki posisi strategis karena memiliki basis akademis yang kuat sekaligus jaringan yang dapat dikembangkan hingga ke akar rumput.
Ia menilai organisasi seperti GBNI dibutuhkan untuk membantu mengawal pelaksanaan berbagai program kerakyatan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
“GBNI adalah ujung tombak yang riil di lapangan. Tanpa organisasi yang solid dan berakar kuat dari kampus seperti ini, agenda kerakyatan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, hingga Kampung Nelayan akan sulit dieksekusi dengan sempurna,” ujar Andrianto.
Ia optimistis GBNI dapat berperan langsung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus membantu menciptakan ruang publik yang kondusif.
“Saya sangat yakin GBNI mampu turun tangan langsung mengedukasi rakyat di akar rumput, sekaligus menjadi garda terdepan untuk melibas hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa,” katanya.
Dengan kepengurusan baru tersebut, GBNI diharapkan tidak hanya menjadi organisasi yang bergerak dalam wacana bela negara, tetapi mampu menghadirkan program nyata melalui kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat.
Pelantikan, FGD dan Mukernas ini pun menjadi langkah awal GBNI untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menerjemahkan semangat bela negara ke dalam kerja nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.
