Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kinerja tiga dari empat kementerian koordinator (kemenko) kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai buruk oleh masyarakat.
“Berdasarkan survei IPO yang digelar pada 10-31 Januari lalu, ada tiga kemenko yang menurut masyarakat memiliki kinerja lebih buruk jika dibandingkan sebelumnya,” ujar Dedi dalam diskusi bertajuk “100 Hari Kabinet Jokowi-Ma’ruf” Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Menurut dia, yang menjadi sorotan pertama, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Kemenko Polhukam).
Di bidang ini, masyarakat yang optimistis Kemenko Polhukam akan menjadi koordinator yang baik hanya 24 persen.
“Sementara itu, sebanyak 15 persen reaponden menganggap kurang, dan sebanyak 42 persen responden menganggap (kinerja) lebih buruk (dari sebelumnya),” ucap Dedi.
Merujuk kepada hasil di atas, Dedi menggarisbawahi angka 42 persen yang dinilainya sangat tinggi. Kemenko selanjutnya yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim).
“Sebanyak 30 persen menilai kinerja Kemenko Maritim baik, lalu sebanyak 10 persen menilai kinerjanya kurang. Kemudian ada 24 persen responden menilai kinerjanya buruk,” ujar Dedi.
Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang juga mendapat penilaian buruk oleh masyarakat.
Sebanyak 30 persen responden menilai kinerja Kemenko PMK buruk dan 17 persen responden menilai kinerja mereka kurang baik. Sementara itu, 29 persen responden menilai kinerja Kemenko PMK baik.
Meski tiga Kemenko dinilai memiliki kinerja buruk selama 100 hari pertama kabinet Jokowi-Ma’ruf, ada satu Kemenko yang masih mendapat penilaian baik.
Dalam survei IPO, kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dinilai membaik.
“Sebab 41 persen menyatakan ekonomi Indonesia membaik, sebanyak 21 persen menyatakan kurang baik dan hanya 12 persen menyatakan memburuk,” ucap Dedi.
Menurut dia, penilaian terhadap kinerja Kemenko Perekonomian ini bagaikan anomali. “Artinya saat kita cek level di masyarakat mungkin banyak informasi yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka sulit,” ucap dia.
Survei IPO ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.
Validitas data dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan 97 persen. IPO merupakan lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017. {kompas}
