Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan menilai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) perlu memiliki bank data untuk mengetahui jumlah dan memetakan UMKM di Indonesia.
Hal itus ebagai upaya meningkatkan kinerja dan meminimalisir ketidaktepatan penyaluran subsidi atau bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Legislator Fraksi PKB itu mendorong Kemenkop-UKM agar bisa menyediakan bank data terkait jumlah UMKM dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini.
Menurut Tommy, jika bank data sudah ada dan dikelola dengan baik dengan memanfaatkan teknologi, kerja Menteri Koperasi dan UKM akan lebih mudah.
“Jika Kemenkop UKM tidak memiliki bank data, bagaimana mau mengembangkan UMKM menjadi lebih baik. Saya rasa ini harus bisa menjadi perhatian, karena masalah data di Indonesia ini menjadi sumber masalah, seperti subsidi yang tidak tepat sasaran,” ujar Tommy.
Sebelumnya, Menkop UKM Teten Masduki menyebutkan, ada 63 sampai 64 juta UMKM di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah serta dukungan dari Komisi VI DPR untuk meningkatkan kinerja UMKM Indonesia di bawah naungan Kemenkop-UKM.
“Jumlah UMKM di Indonesia sekitar 63-64 juta UKM. Sehingga kami berharap kepada Komisi VI DPR RI, melalui fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, memberi dukungan kepada Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Teten. {radarbangsa}
