Politikus PAN Dradjad Wibowo meminta seluruh elemen bangsa untuk tidak membuang-buang energi, untuk bercaci maki politik, apalagi oleh buzzers. Sudah waktunya pemerintah mengambil langkah Social Distancing Measures (SDMs) dan pembatasan yang efektif dan terukur.
“Virus korona ini tidak peduli politik. Tidak peduli apakah kita mendukung atau berseberangan dengan Presiden Jokowi, Gubernur Anies Baswedan atau pak Ahok. Jadi sebaiknya kita berkontribusi positif untuk membatasi penyebaran virus,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Sabtu (14/3)
Dengan perkembangan jumlah kasus coronavirus saat ini, Dradjad menyebut Indonesia memasuki tahap yang sangat menentukan.
Dengan langkah pembatasan yang tepat, Indoensia berpeluang menekan penyebaran virus seperti Korea Selatan. Tapi jika lalai, risiko Indonesia mengalami seperti China, Italia dan Iran bisa membesar.
Menurut Dradjad, salah satu faktor yang membuat virus ini menyebar luar biasa adalah kelalaian, baik dari pihak berwenang maupun masyarakat umum. Apalagi dibumbui asumsi tanpa bukti ilmiah, bahwa tindakan tertentu bisa mencegah virus dan sebagainya.
Dradjad mengakui Indonesia diuntungkan dengan kondisi tinggi dan lamanya paparan sinar matahari. Tapi itu bukan berarti Indonesia terlindungi dari risiko wabah. Apalagi ada beberapa faktor risiko seperti kebiasaan berjabat tangan dan cipika-cipiki.
Selain itu, banyak aktifitas masyarakat dengan hadirin yang besar, seperti aktifitas belajar di sekolah dan kampus, resepsi pernikahan, ritual agama dan pertemuan politik. “Masih banyak faktor risiko epidemiologis yang lain,” papar Dradjad
Di sisi lain, lanjut Dradjad, harus diakui sumber daya kesehatan sangat terbatas. Dana APBN kurang untuk melakukan tes daam jumlah masif. Jumlah ruang isolasi di rumah sakit juga terbatas. “Saya sengaja tidak saya sebutkan angkanya,” ungkapnya.
Langkah pembatasan penyebaran virus, menurut Dradjad, amat sangat krusial bagi Indonesia. Karena itu Dradjad menyarankan sebaiknya pemerintah pusat segera mengumumkan tindakan Social Distancing Measures dan pembatasan yang efektif dan terukur. “
Mulai dari yang ringan seperti berjabat tangan dan cipika cipiki, hingga memerintahkan kampus hanya kuliah online, menutup tempat keramaian tertentu dan sebagainya,” kata Dradjad.
Dijelaskannya, langkah ini bisa difokuskan di daerah berisiko tinggi. Dradjad mengaku secara privat pernah mengusulkan hal ini ke beberapa anggota kabinet. Ini di luar langkah kesehatan publik seperti penyemprotan disinfektan, termasuk di pesawat dan alat transportasi publik lain.
Dradjad juga melihat di beberapa daerah, tahapan pilkada 2020 perlu diundur. Hal ini karena tahapan pendaftaran pilkada biasanya sudah melibatkan banyak orang, apalagi kampanyenya. “KPU perlu diajak bicara soal ini,” kata Dradjad.
Dan yang sangat penting, lanjut dia, adalah kampanye publik yang masif baik di TV dan media maupun medsos. Misalnya tentang etika batuk dan bersin, mencuci tangan dan lain-lain. {republika}
