Pandemi corona yang melanda Indonesia memperlihatkan kualitas dan kapasitas para menteri Jokowi. Ada yang rajin, bagus, memble, lambat, bahkan kinerjanya buruk.
Akibat dari kinerja para pembantu yang buruk, Presiden Jokowi yang disalahkan. Kena getahnya.
Atas kegelisahan itu, DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan kepada Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang memble dalam menghadapi krisis akibat Covid-19.
“Presiden perlu mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis,” kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dalam situasi saat ini, dikatakan Dara, perlu seorang menteri yang lebih gesit dan cepat mengantisipasi masalah yang ada di depan mata.
Tantangan yang makin besar yang membutuhkan tidak hanya kerja keras, tetapi juga kompetensi dan keberanian mengambil keputusan di tengah krisis.
Menurut Dara, bekerja di tengah pandemi memerlukan darah segar, orang-orang muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bersedia bekerja keras, termasuk berani turun ke lapangan di tengah pandemi.
PSI menyadari penyegaran kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Sebagai pemegang mandat rakyat, hak ini melekat pada Presiden Jokowi.
“Penyegaran kabinet perlu untuk memastikan Indonesia siap menghadapi tantangan baru sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap para menteri yang berkinerja buruk dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan mengatasi pandemi,” tambah politikus berkerudung itu.
Ketika disinggung menteri mana saja yang kinerjanya dianggap buruk, Dara belum mau buka-bukaan. Dia beralasan, PSI tidak pada posisi menyebutkan secara spesifik menteri mana yang baik dan tidak menunjukan kinerja baik.
“Kami serahkan kepada Pak Jokowi sebagai pemegang mandat rakyat untuk secara obyektif mengevaluasi para pembantunya,” katanya. {rmco}
