Jurukampanye Detox Greenpeace Indonesia, Ahmad Ashov, mengingatkan, pola yang dilakukan pemerintahan dan DPR saat ini dalam menjalankan negara membuat kualitas demokrasi menurun. Tak hanya itu, Ashov juga menilai pemerintah dan DPR antisains dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.
“Pola itu sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Demokrasi kualitasnya semakin menurun, partisipasi tidak dibuka, suara kritik tidak didengar,” kata Ashov dalam konpers virtual ‘Sidang Rakyat Melawan UU Minerba untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat’, Jumat (29/5).
Melalui sidang rakyat itu, Ashov mengajak semua pihak bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Maka itu, kebersamaan harus dieratkan agar negara tidak dikuasai oleh oligarki.
“Pola itu akan sangat berbahaya jika terus terjadi, kita sama-sama tahu juga hanya beberapa saat lalu.”
“Omnibus Law Ciptaker yang juga ada kaitannya dengan Batubara memberi mereka (oligarki) kemewahan untuk mereka berekspansi. Ini yang harus menjadi lampu merah bahwa ada proses demokrasi yang harus kita perbaiki,” ucap dia.
Kemudian, Ashov menilai pemerintah dan DPR dalam mengambil kebijakan semakin anti sains. Ia membeberkan bahwa 10 tahun lagi bakal terjadi krisis iklim.
Saat itu, umat manusia tidak mampu mengambil kembali, dan alam mengendalikan sepenuhnya. “Pertanyaanya apakah kita mampu atau tidak?” ucap dia.
Ashov juga menyinggung peringatan dari organisasi pangan dan pertanian (FAO), krisis pangan sangat mungkin terjadi pada tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah mengindahkan peringatan itu dan terus mengeluarkan kebijakan tidak berpihak pada ketahanan pangan
“Kemarin FAO juga memperingatkan bahwa tahun ini krisis pangan sangat mungkin terjadi. Di mana pemerintah kita longgar sekali dalam hal mencegah persebaran, sudah tersebar ke 34 provinsi,” ucap dia. {indonesianinside}
