Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Parta Demokrat, Benny K Harman, menduga akun-akun anonim di Twitter adalah bentukan pemerintah untuk membungkam para pengeritik penguasa.
Ini menyusul serangan pendegung atau buzzer kepada komikus Bintang Emon setelah mengeritik alasan jaksa memvonis ringan penyerang Novel Baswedan.
“Kita punya akun-akun anonim, akun-akun hantu, akun-akun buzzerss yang diduga dinikin dan dibiayai pemerintah Jokowi untuk mengadang pengkritiknya,” kata Benny di kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Benny menduga pemerintah tidak suka pengeritik penguasa menyorot tajam vonis ringan penyerang Novel Baswedan. Sehingga, pemerintah melakukan sejumlah upaya pembungkaman. Salah satunya dengan membayar akun anonim untuk menyerang Bintang Emon.
“Pemerintah antikritik, menutup diri, hanya menerima informasi yang memuji dan menolak yang mengeritik. Bagi saya ini bukti rezim Jokowi antikritik, antidemokrasi, otoriter, dan tidak ingin dengar suara rakyat,” ucap dia.
Sikap seperti itu, kata dia, adalah sikap yang tidak menghargai kebebasan berpendapat di muka umum. Padahal, kebebasan berekspresi sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 19945.
“Padahal itu cara rakya mengoreksi pemimpinya, cara rakyat ikut partisipasi dalam pembangunan,” ucap Benny. {indonesianinside}
