Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta kepada pemerintah untuk hati-hati ketika membuka peluang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Djarot mengimbau agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan diplomatik sebelum two state solution atau solusi dua negara dengan Palestina tercapai.
“Sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” kata Djarot usai memimpin upacara peringatan hari lahir pancasila, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6).
Djarot menuturkan, dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa arah kebijakan bangsa kita adalah menolak segala bentuk penjajahan.
Sehingga, jika pemerintah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yang masih menjajah Palestina hingga detik ini, maka hal itu melanggar undang-undang.
“Kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” kata dia.
Sebelumnya pernyataan Presiden Prabowo mendukung two state solution (solusi dua negara) menjadi penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina diutarakan saat pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu.
“Di berbagai tempat dan forum saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia hanya memandang penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina untuk mencapai perdamaian yang benar,” kata Prabowo dalam konferensi pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).
“Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ungkap Prabowo.
Menurut Prabowo, two state solution juga berarti Indonesia harus mengakui hak Israel untuk berdiri sebagai negara.
“Tadi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujarnya.(Sumber)
