Setelah dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali nomor: 134 PK/PID.SUS/2020 tertanggal 25 Juni 2020, Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat Selviana Wanma menyatakan siap maju dalam kontestasi Pilkada Raja Ampat yang akan dihelat desember 2020 mendatang.
Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Jakarta kamis (02/07/2020). Dengan Partai Golkar mengantongi 4 kursi hasil pileg 2019, sudah cukup memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, Selviana Wanma siap maju sebagai Calon Bupati Raja Ampat.
“Saya siap sebagai calon bupati, bukan Wakil Bupati karena saya kira dengan Golkar memiliki 4 kursi dan tidak perlu koalisi, terbukti dalam pileg kemarin kita menang sehingga kita maju tanpa koalisi,” ungkapnya.
Selvi mengaku sejauh ini, Partai Golkar telah melakukan tahapan dan penjaringan. Iapun telah mengantongi nama-nama yang akan didukung.
Namun dalam mekanisme internal ada diskresi ketua umum yang bisa memutuskan pasangan calon yang akan diusung, meskipun tidak tercantum dan mengikuti proses penjaringan dari bawah.
Untuk itu dirinya mengaku tidak memaksakan diri tetapi jika dipercaya DPP Partai Golkar dirinya sangat siap bertarung di Pilkada Raja Ampat.
“Kita sudah melakukan tahapan-tahapan dan penjaringan, Saya tahu DPP punya diskresi, mungkin nama saya tidak tercantum di DPD II dan DPD I, tapi bisa saja DPP memerintahkan saya untuk maju. Dan saya sangat siap sekali berada di kancah, di rel permainan,” tegas Selvi.
Perlu diketahui Raja Ampat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang menggelar Pilkada pada bulan desember mendatang. Dari total 20 kursi DPRD Raja Ampat, Partai Demokrat meraih 9 kursi, Partai Golkar 4 kursi, PKS 2 kursi, Hanura 2 kursi, Gerindra 1 kursi, Nasdem 1 kursi dan PAN 1 kursi.
Partai Demokrat digadang–gadang akan mengusung Kembali Bupati Petahanana, Abdul Faris Umlati yang merupakan Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua Barat. Dengan komposisi itu, praktis hanya Golkar dan Demokrat yang bisa mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain.
