Dalam diskusi daring komunitas Golkar Milenial (Gomile) Chitchat yang diadakan pada Jumat malam (24/07/2020), Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyadari bahwa pandemi COVID-19 yang memberikan dampak kepada dunia pendidikan seharusnya disikapi secara taktis oleh pemerintah.
Pemerintah menurut Hetifah harus membuat kebijakan yang cepat, tepat dan komprehensif.
Sebelumnya, dalam diskusi yang dimoderatori oleh Tenny Marlina ini, Hetifah memaparkan permasalahan utama pembelajaran jarak jauh adalah ketersediaan sinyal internet dan gawai yang tidak semua orang Indonesia memilikinya.
Karenanya penting bagi pemerintah memiliki data terkait kondisi orangtua termasuk murid, demi terciptanya kondisi ideal bagi metode pembelajaran jarak jauh ini.
“Seharusnya kita memiliki data warga miskin yang detail termasuk akses kebutuhan mereka. Menurut data, ada 7.900 desa yang masih unserve atau belum terlayani dengan internet.”
“Ini ke depan akan menjadi perhatian kita. Kita pun dari DPR sudah berusaha mengadakan 200.000 gawai yang akan diberikan kepada orangtua murid kurang mampu. Tapi kita khawatir tidak tepat sasaran, persoalannya di data,” sebut Hetifah.
Solusi lain menurut Hetifah, pemerintah bisa menggunakan Dana BOS yang disebar ke tiap sekolah agar anggaran efektif membantu siswa melakukan pembelajaran jarak jauh.
Dengan menggunakan Dana BOS, pendekatan penggunaan anggaran seharusnya dapat lebih efektif, karena menyentuh langsung permasalahan para pelajar, termasuk ketersediaan akses internet dan gawai.
“Solusinya ada beberapa, menggunakan Dana BOS misalnya. Itu dapat dilakukan agar guru dan murid bisa mengakses Dana BOS untuk penggunaan media belajar daring, termasuk menyediakan kuota dan gawai,” sambung Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
DPR menurut Hetifah sudah berusaha agar Kemendikbud melakukan efektifitas anggaran supaya menunjang para pelajar dalam pembelajaran jarak jauh.
Melalui Panitia Kerja yang khusus membahas permasalahan pendidikan utamanya metode pembelajaran jarak jauh. Namun, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud terlambat melakukan realokasi anggaran.
“Kami DPR sudah membuat Panja, khusus membahas persoalan ini. Anggaran pendidikan 75 triliun. Dari sana 5 Triliun dipotong untuk atasi COVID-19. Namun sayang kementerian tidak membuat realokasi anggaran untuk PJJ saat keluar Perpres COVID-19.” Papar politisi perempuan asal Kalimantan Timur ini.
“Kesimpulan panja, Kemendikbud dalam menggunakan anggarannya belum menyentuh substansi permasalah dari pembelajaran jarak jauh ini. Terlebih Kemendikbud seolah minim koordinasi dengan lembaga lain, ini menjadi masalah tersendiri” tegas Hetifah.
“Panja sudah berikan dorongan kepada Kemendikbud, agar jangan bekerja sendiri. Ini akan sulit. Kemendikbud harusnya memiliki peta yang detail siapa yang membutuhkan, selaraskan dengan berbagai kementerian. Hingga aplikasi program PJJ bisa efektif,” pungkas Hetifah.
