Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sekaligus Ketua Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (GTTP) menegaskan pihaknya akan mengikuti kebijakan Pemeritah Provinsi DKI Jakarta yang melalukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.
Meski demikian, kebijakan tersebut belum final, kedua belah pihak akan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat, karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara.
Di sisi lain, kata Ridwan Kamil, wilayah penopang DKI Jakarta di Jabar selama ini statusnya memang masih menerapkan PSBB. Namun dalam implementasinya diserahkan pada kepala daerah masing-masing yang lebih memahami kondisi wilayah dan warganya.
“Kita ini sudah diputuskan Jawa Barat strateginya terbagi dua strategi buat bodebek dan strategi non bodebek. Kalau bodebek itu harus satu frekuensi dengan DKI Jakarta.”
“Kalau Pak Anies ke kiri kita ke kiri. Pak Anies ke kanan kita ke kanan, semata-mata karena klaster Covid-19 Jawa Barat juga paling besar hampir 70% ada di Bodebek,” kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Jumat 11 September 2020.
Ditegaskan Ridwan Kamil, untuk Bodebek saat ini sebenarnya status tidak berubah. Bodebek itu statusnya masih PSBB yang diterjemahkan intensitasnya oleh wali kota dan bupati.
“Jadi sebenarnya Jakarta PSBB juga bukan hal baru karena statusnya Bodebek juga masih PSBB, pembatasan kira-kira, bukan pelarangan. Kalau pelarangan itu namanya Lockdown. Kalau pembatasan diatur yang boleh 11 yang boleh 15 itu terserah,” kata dia.
“Jadi Bodebek akan menyesuaikan, yang ada hubungan dengan dibatasinya di Jakarta maka di Bodebek akan menyesuaikan. Tapi kan ekonomi Bodebek tidak hanya urusan dengan Jakarta, ada ekonomi yang sendiri kemandiriannya,” ujar dia. {pikiranrakyat}
