Salah satu pemberitaan media asing The Economist menyebut Presiden Joko Widodo mulai berubah gaya kepemimpannya yang berbeda dari tahun 2014 ketika Jokowi pertama kali memenangkan Pemilu.
Dalam artikel yang terbit pada 15 Oktober 2020 itu, The Economist menyamakan Jokowi dari yang pernah dijuluki “Man of the People”, kini berubah menjadi seperti Suharto. “Jokowi menjadi bayangannya Suharto,” tulis media itu.
Secara singkat, catatan The Economist menyebutkan Presiden Jokowi telah melemahkan independesi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian mengkebiri Mahkamah Konstitusi.
The Economist juga menyoroti Omnibus Law UU Cipta Kerja di mana juga mengkebiri berbagai hak dan perlindungan buruh, serta melemahkan semangat desentralisasi. Mereka juga mengkhawatirkan independensi Bank Indonesia (BI) sedang dalam risiko besar.
Selain itu, media asing tersebut juga menyoroti penggunaan aparat kepolisian untuk membungkam para pengkritisi. Jokowi juga dianggap kurang maksimal memperhatikan hak perempuan, minoritas, dan kebebasan sipil.
Melihat pemberitaan itu, Ekonom Senior Rizal Ramli pun ikut berkomentar. Setuju dengan apa yang dituliskan The Economist, Rizal Ramli mengatakan, Jokowi telah berubah gaya kepemimpinannya, dari merakyat menjadi neo-otoriter yang pro investor.
“Kenapa penampilan merakyat berubah menjadi neo-otoriter dan kebijakan pro-investor, bukan pro-rakyat?” ucapnya lewat akun Twiter-nya @RamliRizal yang dikutip Akurat.co, Jakarta, Jumat (23/10/2020).
Seperti diketahui, polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja masih terus berlanjut hingga saat ini. Banyak lapisan masyarakat terutama buruh melakukan demo menolak UU tersebut.
Baru-baru ini naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat ke Sekretariat Negara kini menjadi 1.187 halaman. Sebelumnya, DPR menyerahkan naskah UU Cipta Kerja setebal 812 halaman. Perubahan halaman ini juga telah menjadi sorotan publik. {akurat}
