Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Pernyataan itu secara tegas menyatakan bahwa wilayah di provinsi cendrawasih itu bukan lagi bagian dari Indonesia.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, pemerintah tidak boleh menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka. Menurutnya ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam maka akan sangat berbahaya.
“Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan. Oleh sebab itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua,” ujar Sukamta kepada wartawan, Jumat (4/12).
Sukamta yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengusulkan, untuk membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Agar bisa fokus mengurusi keamanan dan kesejahteraan di Papua yang masih terus mengemuka.
Sebab, menurut Sukamta, masih munculnya gejolak di tengah masyarakat Papua, ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Presiden Jokowi.
“Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, Saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur. Agar bisa fokus, tertarget jelas dan berproses agar masalah di Papua tidak membesar dan cepat terselesaikan,” ujar Sukamta.
Lebih lanjut Sukamta menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif. Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial.
Karena, lanjutnya, membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinanan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda.
“Jika masih gunakan model pendekatan yang sama maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua. Maka dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden,” katanya.
Lebih lanjut Sukamta juga berpesan, bahwa Papua itu Indonesia. Maka menyelesaikan masalah Papua tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta – Papua. Sebab, selama ini pendekatan pemerintah Joko Widodo terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi.
“Perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa, ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat.
Bahkan Benny Wenda telah mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia. {JP}
