Pelayanan publik di Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) menjadi sorotan perhatian Hetifah Sjaifudian. Legislator Golkar ini mengungkapkan dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pada Selasa (6/2/2018) anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Kaltim-Kaltara ini mengungkapkan, bahwa menurut penilaiannya, peningkatan pelayanan publik sangat membutuhkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Lebih lanjutkan, politisi perempuan Golkar ini memberikan contoh tentang permasalahan pelayanan publik di beberapa daerah pedalaman dan perbatasan di Kaltim-Kaltara. Masalah-masalah tersebut muncul akibat minimnya jumlah ASN. Hal tersebut disampaikan Hetifah Sjaifudian pada Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menurut Hetifah, Pelayanan publik di perbatasan masih tertinggi dibanding tempat lainnya.
“Potret pelayanan publik di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang tampaknya masih sangat ketinggalan. Kebetulan Dapil kami ada wilayah-wilayah seperti Mahakam Ulu dan Nunukan. Dan masalah pelayanan publik ini erat kaitannya dengan ASN-nya. Saya mohon Pak Menteri terus mendorong agar memberi perhatian karena ini provinsi baru Kaltara”, demikian ungkap Hetifah. Politisi Partai Golkar ini juga mengungkap perihal kelembagaan di Provinsi Kaltim Dan Kaltara. Diantara yang menjadi sorotan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Hetifah Sjaifudian, saat ini BPN Kaltara masih menyatu dengan BPN Kaltim.
Hetifah Sjaifudian mengatakan perihal kelembagaan tersebut harus segera dipisahkan. Masalahnya, untuk membentuk Kanwil BPN Kaltara, lanjut Hetifah, sangat membutuhkan jumlah ASN yang memadai. “BPN untuk Kaltara saat ini masih menyatu dengan Kaltim. Padahal kita punya target sertifikasi tanah yang banyak. Kalau diminta ke ASN daerah untuk membentuk BPN di Kaltara, masih kekurangan ASN”, ujar Hetifah memberikan penjelasan.
Dalam kesempatan tersebut, Legislator perempuan Golkar ini juga menyampaikan tentang perlunya pemerintah pusat memperhatikan tenaga honorer di Dapil yang diwakilinya, yaitu Kaltim-Kaltara. Menurut Hetifah Sjaifudian, tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di daerah harus diberikan kekhususan jika mengikuti seleksi sebagai pengawai negeri sipil (PNS). Dalam penjelasannya, Hetifah mengatakan bahwa tenaga honorer tersebut membutuhkan kepastian. “Kami daerah Kaltara inginnya ada afirmasi. Nanti kalau ada pengangkatan agar diprioritaskan mereka-meraka yang sudah mengabdi lama di daerah setempat”, demikian Hetifah mengungkapkan aspirasi yang didapatkan dari tenaga honorer di wilayah tersebut.
Menanggapi berbagai hal yang diungkapkan oleh Hetifah Sjaifudian, Menteri PANRB, Asman Abnur mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara. Menurut Asman Abnur, pengajuan yang diusulkan Pemprov Kaltara sangat detail dan sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut, Asman mengatakan bahwa belum Ada Provinsi selain Kaltara yang sudah diberikan formasi oleh Kementerian yang dipimpinnya.
“Belum ada selain Kaltara yang kita beri formasi untuk penerimaan PNS 2017. Gubernurnya pro aktif. Pengajuan ke KemenPANRB secara rasional juga dapat kita terima. Pengajuannya betul-betul detail. Pegawai apa yang dibutuhkan. Ini sinkron dan sesuai dengan beban kerjanya”, demikian Asman Abnur memuji pencapaian Provinsi Kaltara. Selain hal tersebut, Asman juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menambah pegawai di Kaltara sebanyak 500 orang pada 2017. Ia menyampaikan terkait pembentukan BPN Kaltara akan dikomunikasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). []
