Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya atau Golkar senin kemarin menggelar rapat konsultasi dengan kepala daerah/wakil kepala daerah dari semua pengurus/kader partai Golkar se-Indonesia yang dilakukan di Hotel Sultan, Jalan Gatot Soebroto, Gelora, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).
DPP Partai Golkar melangsungkan rapat konsultasi dalam rangka guna mendukung pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan untuk menghindarkan dari praktik-praktik yang bertentangan dengan undang-undang di Negara Indonesia. Didalam rapat tersebut juga akan ada acara penandatanganan pakta integritas dari Partai Golkar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Sultan, Jalan Gatot Soebroto, Gelora, Jakarta Pusat kemarin menjelaskan bahwa “Tujuan ini adalah sosialisasi dari KPK. Juga ada penandatanganan pakta integritas. Ini pakta integritasnya di renew, diperbaharui,”.
Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga mengatakan, pakta integritas ini dibuat sebagai antisipasi agar Partai Golkar nantinya tidak lagi terjerat dalam kasus korupsi , seperti yang sebelumnya kita tahu ada sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah dari partai berlambang pohon beringin tersebut yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
“Ini mengantisipasi agar Golkar bersih itu didengar dan dilaksanakan oleh seluruh kader dan fungsionaris Partai Golkar terutama menghadapi Pilkada nanti,” kata Airlangga.
Sanksi tegas ada dalam pakta integritas tersebut yang nantinya sanksi tegas itu akan diberikan kepada seluruh kepala daerah atau calon kepala daerah dari Partai Golkar jika ada yang terjerat kasus hukum korupsi. “Ya sanksinya tegas, apabila mendapat persoalan (kasus korupsi) langsung ditarik (dari Partai Golkar),” ujar Menteri Perindustrian tersebut.
Sewaktu ditanya lebih lanjut mengenai keterkaitan alasan dilakukannya rapat konsultasi dan pakta integritas ini dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menaikkan elektabilitas dan memperbaiki citra Partai Golkar, Airlangga sendiri enggan menjawabnya dengan gamblang. “Silakan diterjemahkan sendiri,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir sebagai perwakilan dari Ketua KPK, Agus Rahardjo dirapat konsultasi ini, yang dijadwalkan hadir namun berhalangan. Selain Saut Situmorang, hadir pula sejumlah petinggi dan kader Partai Golkar, yang diantaranya ada Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik Partai Golkar, Yahya Zaini, dan Wakil Ketua Korbid Kelembagaan Kahar Muzakir. Sementara itu dari total 175 kepala daerah dan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar, hanya 121 orang yang datang dalam rapat konsultasi tersebut.
