Tim Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana Kehutanan, Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama personil Lantamal IX Ambon berhasil mengamankan sebanyak 1.950 kg atau 1,9 ton lebih kayu gaharu yang diselundupkan di KM Clarity 08 di Dermaga Tawiri, Kota Ambon, Rabu (23/3/2021).
Ribuan kilo kayu gaharu ini diduga menggunakan dokumen angkut sebagai produk kakao, tertanggal 15 Maret 2021. Sejumlah barang bukti itu, tengah diamankan Lantamal IX Ambon di Dermaga Tawiri.
Informasi yang dihimpun beritabeta.com menyebutkan, penyitaan barang seludupan ini berawal dari kegiatan pengamanan KM Clarity 08 yang diduga memuat kayu ilegal yang dipindahkan dari kapal tongkang langsung ke KM Clarity 08.
Indikasi ini menguat, lantaran jalur pelayaran KM Clarity 08 tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
KM Clarity 08 yang seharusnya berlayar dari Bintuni dengan tujuan Gresik, namun diketahui sempat singgah di Bemo Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memuat kopra.
Ketika diperiksa, petugas KLHK dan Lantamal IX Ambon menemukan 31 koli kayu gaharu dan tidak masuk dalam manifest kapal sebagai barang yang dimuat dalam kontainer.
Laksmana Pertama TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si, Komandan Lantamal IX Ambon dalam keterangan persnya menyatakan, penanganan kasus ini diharapkan dapat diselesaikan secara bersama-sama antar instansi.
“Ini merupakan awal yang baik untuk menjalin kerjasama antara KLHK dan TNI AL khususnya di Provinsi Maluku. Lantamal akan tetap memproses tindak pidana pelayaran dan KLHK memproses tindak pidana kehutanan. Terkait BB Kayu Gaharu akan segera kami limpahkan proses penangananya kepada Gakkum LHK,” tandasnya.
Menurutnya, kasus kayu gaharu ini akan diproses oleh PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Maluku Papua. Lantamal juga akan memproses tidak pidana pelayaran KM Clarity 08.
“Penyidik akan mengembangkan kasus untuk mendapatkan aktor intelektual kasus ini,” kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Sustyo Iriyono di Jakarta, seperti dikutip dari beritabeta.com dari laman Facebook Ditjen Gakkum KLHK, Rabu 24 Maret 2021.
Dijelaskan, kayu gaharu termasuk komoditi yang mahal dan diminati sehingga dicari cara untuk memperoleh keuntungan dari kayu ini. Pengangkutan kayu ini tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu, dokumen wajib pengangkutan kayu gaharu.
“Banyak pengusaha tidak memiliki izin sebagai pengumpul dan pengedar atau tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi atas hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang dijual untuk memaksimalkan keuntungannya,” ungkap Sustyo Iriyono.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Gakkum, Rasio Ridho Sani, di Jakarta, menyampaikan apresiasi kepada Lantamal IX Ambon yang sudah bermasa-sama berhasil dalam operasi ini.
“Saya berterima kasih dan apresiasi kepada Lantamal IX Ambon yang sudah bekerja sama dan mendukung penuh Gakkum KLHK dalam penangangan kasus ini. Kerja bersama antara lembaga sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Rasio Sani
Rasio Sani menambahkan KLHK dengan dukungan aparat penegakan hukum lainnya, termasuk TNI sudah melakukan 1.565 Operasi Pengamanan dan Penindakan dalam 5 tahun terakhir.
“Kami akan terus menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk dengan modus pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah seperti ini. Pelaku kejahatan seperti ini harus dihukum seberat-beratnya agar jera,” tegasnya. {beritabeta}
