Kementerian Sosial menyiapkan bantuan sosial mencapai Rp1,797 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara melalui tiga jenis bantuan selama tahun 2018.
Dalam buku yang dikeluarkan Kementerian Sosial yang dibagi-bagikan dalam penyerahan bansos untuk warga Kota Medan di kantor Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (24/2), dicatat bantuan itu terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 856,398 miliar, Bantuan Pangan Beras Sejahtera Rp 941,391 miliar, dan Bantuan Hibah Dalam Negeri Rp 159,55 juta.
Bantuan PKH terdiri atas PKH Reguler Rp 846,022 miliar untuk 447.631 keluarga, PKH Disabilitas Rp 4,968 miliar, dan PKH Lanjut usia Rp 5,408 miliar untuk 2.704 warga Sumut.
Bantuan Pangan Beras Sejahtera terdiri atas Beras Rastra sebesar Rp655,702 miliar untuk 632.755 keluarga dan Bantuan Pangan Nontunai sebesar Rp285,689 miliar untuk 325.571 keluarga.
Sedangkan Bantuan Hibah Dalam Negeri terdiri atas bantuan paket sembako sebesar Rp142,8 juta untuk 1.500 keluarga dan bantuan anak berprestasi Rp6,75 juta untuk 30 anak berprestasi.
Menurut Mensos Idrus Marham, berbagai jenis bantuan sosial yang disiapkan pemerintah itu ditujukan untuk membantu penghidupan keluarga dan pendidikan anak-anak di Tanah Air.
Pihaknya mengharapkan seluruh seluruh keluarga penerima bantuan sosial tersebut dapat memanfaatkannya dengan baik yang berkaitan dengan kebutuhan utama masyarakat.
“Jika diketahui dana itu digunakan kepada hal yang tidak sesuai peruntukan, akan dicabut kartunya,” kata Mensos dalam kegiatan yang dihadiri Gubernur Sumut Erry Nuradi dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin itu.
Mensos menegaskan, pihaknya sengaja mendatangi berbagai daerah di Tanah Air untuk memastikan bantuan sosial tersebut disalurkan dengan benar, termasuk tidak adanya pungutan dari petugas.
Gubernur Sumut Erry Nuradi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial tersebut.
Melalui program pembangunan dan bantuan pemerintah pusat itu, Gubernur menyatakan tingkat kemiskinan di Sumut semakin berkurang.
Dengan penduduk sekitar 14 juta jiwa, tingkat kemiskinan per September 2017 hanya 9,28 persen atau sebanyak 1,326 juta jiwa.
Jumlah tersebut menurun 1,44 persen jika dibandingkan dengan angka per September 2016 yang berjumlah 1,452 juta jiwa.
“Itu tidak terlepas dari peranan pemda, termasuk Kementerian Sosial melalui PKH,” katanya.
