Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertekad membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keberadaan kader PDIP tersangka kasus suap Harun Masiku. Perintah sudah diberikan kepada seluruh satuan Polda dan Polres seluruh Indonesia.
Akan tetapi, Polri masih belum mampu menangkap keberadaan Harun Masiku yang menurut keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah berada di Indonesia sejak 7 Januari.
Gerak lamban Polri lantas menjadi sorotan sejumlah pihak. Tentu mempertanyakan keseriusan Polri mengungkap keberadaan Harun Masiku. Terlebih, jumlah anggota Polri tergolong sangat banyak, yakni mencapai 470 ribu personel.
Merujuk pemaparan Kapolri Jenderal Idham Azis akhir 2019 lalu, jumlah anggota Polri sebanyak 470.391 personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Polri pun diberikan anggaran yang sangat besar untuk 2020, yakni Rp104,7 triliun. Polri berada di posisi ketiga lembaga yang mendapat anggaran terbesar, yakni setelah Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR.
Dengan jumlah personel dan anggaran yang begitu besar itu, lazim jika para pegiat antikorupsi dan partai politik bukan koalisi pemerintah mempertanyakan kinerja Polisi. Hingga pada hari ini, Kamis (6/2), Polri masih belum bisa memastikan di mana Harun Masiku berada.
Terbaru, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono juga belum mau bicara tegas apa kendala yang dihadapi. “Kendalanya, dia belum ditemukan. Kan kita enggak tahu sekarang dia di mana,” ucap Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/2).
“Ada kasus lama dan kasus baru. Kita semua berupaya maksimal ya. Butuh waktu dan usaha maksimal untuk menangkap Harun. Kita kan Polri hanya membantu KPK, jadi enggak bisa bergerak sendiri-sendiri,” tambahnya.
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Polri tak perlu membuat pernyataan yang tak perlu. Lebih baik lekas menemukan di mana Harun.
“Yang ingin dilihat publik adalah kesungguhan dan komitmen aparat Polri memburu Harun. Itu yang harus dibuktikan, bukan sibuk membangun retorika-retorika yang justru bisa membuat publik menilai polri tak serius mendukung upaya KPK,” tutur Fahmi saat dihubungi, Kamis (6/2).
Fahmi enggan berspekulasi mengapa Polri hingga kini belum menemukan Harun meski memiliki personel yang sangat banyak di seluruh Indonesia. Dia hanya kembali mengingatkan publik menunggu perkembangan kasus Harun Masiku.
“Harus diingatkan bahwa kasus Harun ini sudah menjadi isu publik. Artinya publik tak ingin mendengar keluh kesah soal ketidakmampuan,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani merasa belum saatnya mengkritik Polri. Dia menganggap Polri dan KPK memang butuh waktu untuk mencari orang tertentu yang tengah tersandung kasus hukum.
“Jadi kita kasih kesempatan kepada kedua lembaga ini waktu untuk bekerja terus. Nanti setelah 3-6 bulan enggak ketemu kita kritisi. Apalagi proses hukum terhadap para tersangka lainnya juga tetap bisa berlanjut tanpa tertangkapnya HM,” tutur Arsul melalui pesan singkat.
Arsul memberi contoh upaya Polri mencari gembong teroris Azahari dan Noordin M. Top. Dahulu, katanya, Polri juga membutuhkan waktu yang lama meski memiliki personel yang banyak.
“Padahal pada saat itu yang bekerja tidak kalah banyaknya dengan anggota Polri yang diperintahkan mencari HM,” imbuhnya.
“Karena itu PPP akan menilainya dari sejauh mana ikhtiar KPK dan Polri melakukan kerja-kerja pencarian terhadap yang bersangkutan,” tutup Arsul. {CNN}
