Presiden Jokowi diprediksi akan mewariskan utang hingga mencapai Rp 10.000 triliun di akhir masa jabatannya. Hal ini diungkap ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini.
Menurutnya, besaran utang tersebut berasal dari utang pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alasan tersebut dibuat karena hingga Februari 2021 pemerintah telah mencatatkan utang sebesar Rp6.361 triliun.
Dan BUMN mencatatkan utang Rp2.140 triliun per kuartal III 2020 lalu. Sehingga, total utang Indonesia hingga sekarang adalah Rp8.501 triliun.
“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN,” ujarnya.
Didik menjelaskan, tren utang mengalami peningkatan selama masa kepemimpinan Jokowi. Ia kemudian membandingkan utang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Didik menyebutkan di masa kepemimpinan SBY, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.
“Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang,” tuturnya.
Tak hanya masalah utang, Didik menyoroti peran DPR yang lemah dalam menyusun anggaran. Sehingga, utang bisa melesat dan lepas kendali seperti sekarang. “DPR sudah lemah seperti masa orde baru,” tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun Indef, tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI (Persero) Tbk yang diperkirakan sebesar Rp11,8 triliun di 2020 lalu.
Lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp9,9 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp8,5 triliun, PT Telkom (Persero) Tbk Rp8 triliun, dan PT BNI (Persero) Tbk Rp2,3 triliun.
Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah Rp1 triliun atau miliaran rupiah.
“Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang,” katanya. {pikiranrakyat}
