Stafsus Menkeu Minta Masyarakat Tak Terus Nyinyir Soal Utang Negara

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengingatkan masyarakat agar tak terus nyinyir menolak utang, tetapi tak mau membayar pajak. Saat ini, pemerintah fokus untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi fokus ke peningkatan pendapatan itu mutlak, jangan sampai orang nyinyir menolak utang tapi tidak mau bayar pajak,” ucap Yustinus dalam diskusi online Narasi Institute: Arah Kebijakan Pajak di Kala Pandemi, Jumat (11/6).

Menurut Yustinus, mental seperti itu perlu ‘dikritisi’. Ia merasa heran jika penambahan utang di masa pandemi covid-19 justru mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak.

“Menjadi aneh jika di masa covid-19 penambahan dikritik, tapi alokasi belanja tidak diapresiasi,” ujar Yustinus.

Yustinus menjelaskan pemerintah mengalokasikan dana Rp695 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020. Kemudian, alokasi dana untuk PEN tahun ini naik menjadi Rp699 triliun.

“Penguatan spending terus kami perbaiki, masih banyak kekurangan tapi perbaikan terus dilakukan, pembiayaan inovatif dan keberlanjutan terus kami upayakan,” terang Yustinus.

Sebagai informasi, pemerintah mencatatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp138,1 triliun atau setara 0,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada akhir April 2021. Realisasinya bengkak 85,5 persen dari Rp74,4 triliun pada April 2020.

Defisit terjadi karena belanja negara mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun. Sementara pendapatan negara cuma Rp585 triliun atau 33,5 persen dari target Rp1.743,6 triliun.

Pemerintah juga mencatat utang negara tembus Rp6.527,29 triliun per April 2021. Rasio utang pemerintah mencapai 41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). {CNN}