Isu pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo mengemuka lantaran dikritik tokoh PAN Amien Rais. Jokowi menegaskan pembagian sertifikat itu benar-benar dirasakan rakyat. Jokowi bahkan menargetkan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil merampungkan pembagian sertifikat tanah itu, disertai ancaman pemberhentian jika tak mencapai target.
“Saya sudah beri target ke menteri 2026 semua harus sudah bersertifikat dan rampung. Terserah Kantor BPN, enggak tidur terserah. Saya sudah janjian ke menteri kalau enggak tercapai saya ganti. Pasti,” kata Jokowi di acara Rakernas II Adkasi di Hotel Paragon, Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Selasa (27/3).
Meski begitu, target tahunan pembagian sertifikat selalu tercapai. Jokowi menargetkan 5 juta sertifikat bisa dibagikan ke rakyat di tahun 2017. Ternyata pembagian sertifikat oleh ATR tahun lalu itu melebihi target yang diminta Jokowi. Sementara di tahun 2016 sebanyak 5,2 juta sertifikat dibagikan kepada masyarakat.
“Tahun kemarin target kita 5 juta bisa dilampaui sampai 5,2 juta dibagikan ke masyarakat. Tahun-tahun sebelumnya itu sertifikat dibagikan 500 ribu sampai 600 ribu dibagikan. Tahun ini target 7 juta. Tahun depan 9 juta sertifikat,” tuturnya.
Jokowi menilai bila setiap tahun hanya 500 ribu sampai 600 ribu sertifikat yang dibagikan, maka seluruh rakyat Indonesia baru akan menerima sertifikat kurang lebih 150 tahun lagi. Makanya Jokowi menegaskan kepada Sofyan Djalil agar pembagian sertifikat bisa rampung di 2026.
“Nyatanya mereka bisa kerjakan dengan cepat. Nyatanya bisa memng harus agak diinjek sedikit,” ucap Jokowi.
Sebelumnya, dalam diskusi di Bandung, Minggu (18/3), Amien Rais mengungkapkan 74% tanah di Indonesia dikuasai kelompok tertentu.
Pendiri dan Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuding pemerintah diam saja, atas penguasaan tanah yang luar biasa luas oleh korporasi asing.
