Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, masuk radar cawapres PDIP guna disandingkan dengan Joko Widodo pada Pilpres 2019.
“Meski sudah masuk radar, namun ketiga nama itu belum matang. Masih berpeluang mentah lagi. Kami belum menyebut nama sampai saat ini. Kalau ada yang sebut nama, itu adalah (pendapat) individu,” kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).
Ia mengungkap PDIP dalam menentukan calon wapres pendamping Jokowi harus melalui proses tahapan yang panjang dan selektif. Tokoh yang dipilih, menurut Hasto, harus memiliki kriteria khusus.
“Ini melalui proses dialog. Ini kan untuk rakyat. Kami akan melihat mana yang berjibaku untuk rakyat dan mana yang kepemimpinannya baik, yang menyatukan, bukan yang membelah,” ujar Hasto.
Sekian banyak nama yang dijaring, termasuk Susi dan Sri Mulyani, semuanya tergantung dari keputusan Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP. Megawati merupakan orang yang berwenang menentukan soal nama cawapres untuk Jokowi.
Untuk mencari satu nama, PDIP kini sedang melakukan lawatan ke kantor parpol koalisi. “Kesepakatan tadi dengan PPP, dengan Golkar. Itu kami akan bahas nanti setelah pelaksanaan Pilkada serentak,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif di Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, melihat peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi pasangan Jokowi. Sebab, Airlangga merupakan pemimpin partai terbesar nomor dua di koalisi Jokowi.
Dengan posisinya sebagai pemimpin Golkar, Airlangga memberikan jaminan kekuatan dukungan terhadap Jokowi. “Wajar kalau secara politik, nantinya presiden dari PDIP, wakil dari Golkar. Hitung-hitungan politiknya bisa masuk akal dan logis,” ujar Djayadi.
