Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan alias Gus Umar kembali menyoroti polemik mural yang tengah ramai diperbincangkan.
Sebelumnya, viral sebuah mural bergambarkan mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertuliskan ‘404: Not Found’ di wilayah Batuceper, Kota Tangerang.
Mural tersebut menjadi viral karena aparat gabungan langsung menutupi atau menghapusnya serta orang yang menggambarnya dicari oleh pihak berwajib.
Pihak berwajib menjelaskan bahwa penghapusan mural tersebut karena presiden merupakan lambang negara.
Menanggapi ini, Gus Umar berpendapat bahwa semakin dilarang masyarakat membuat mural, maka akan muncul mural lain di daerah lain pula.
“Lihat deh semangkin Mural dilarang akan muncul mural2 didaerah lain,” ujarnya melalui Twitter pribadi @UmarChelsea_75 pada Minggu, 15 Agustus 2021.
Reformasi, sambungnya, akan melahirkan kebebasan masyarakat untuk berekspresi. “Reformasi melahirkan kebebasan berekspresi,” tuturnya.
Sehingga dia mengusulkan bahwa hal seperti ini tidak dilarang, sebab akan muncul perlawanan yang lebih masif. “Jgn dilarang klu dilarang akan muncul perlawanan yg makin massif,” katanya lagi.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah tidak anti kritik karena tidak baik bagi kesehatan demokrasi. “Pemerintah jgn anti kritik itu tak baik bagi demokrasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut tokoh satu ini mengusulkan agar Jokowi tidak terlalu mendengarkan pembisik. “Pak @jokowi jgn terlalu dengar pembisik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kompol, Abdul Rochim menjelaskan bahwa saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pencarian terhadap pihak yang menggambar mural tersebut.
Pencarian serta penyelidikan dilakukan untuk mendalami peristiwa tersebut. Namun, hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menemukan pelakunya.
“Tetap diadakan penyelidikan, untuk pengusutan gambar-gambar itu. (Pelaku) masih dicari, tetap akan dicari,” jelasnya Jumat, 13 Agustus 2021.
Dia mengatakan, pihak kepolisian menghapus mural tersebut karena menafsirkan gambar mirip Jokowi itu sebagai lambang negara dan pimpinan tertinggi dari institusi Korps Bhayangkara.
“Kami ini sebagai aparat negara ngelihat sosok presiden dibikin kayak begitu, itu kan pimpinan negara, lambang negara. Kalau untuk media kan beda lagi penampakan, pengertian penafsiran. Kalau kami, itu kan pimpinan, panglima tertinggi TNI-Polri,” tuturnya. {galamedia}
