Mohammad Toha Dukung Prabowo Tarik Aset Milik Negara Yang Dikuasai Oleh Swasta

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohammad Toha mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menarik aset miliki negara yang dikuasai swasta.

Dia mengatakan langkah tersebut harus diawali dengan pendataan secara menyeluruh terhadap semua aset negara yang sekarang dikuasai swasta.

“Kami apresiasi dan mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan menarik aset negara yang dikuasai swasta. Tidak boleh ada aset negara yang diklaim milik swasta,” ujar Toha kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, butuh ketegasan dan langkah serius untuk mengambilalih aset negara yang selama ini dikuasai. Jika tidak ada keberanian dan ketegasan dari negara, maka aset itu akan terus dikuasai dan dikelola oleh swasta.

Toha mengatakan, cukup banyak aset negara yang dikuasai swasta. Ada aset negara yang produktif, yaitu aset negara yang dikelola swasta, tapi menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara.

Namun, kata Toha, ada aset negara yang dikuasai swasta, tapi pihak swasta tidak menyerahkan PNBP kepada negara secara jujur. Mereka secara diam-diam mengambil keuntungan besar dari aset itu tanpa memberikan hasilnya kepada negara.

“Tentu pemerintah mengetahui persoalan itu. Aset mana saja yang produktif menghasilkan pendapatan untuk negara dan mana aset yang tidak produktif,” kata dia.

Toha menyatakan, ada juga aset negara yang awalnya hak guna bangunan (HGB) dikuasai swasta. Tapi setelah masa hak guna bangunannya selesai, pihak swasta tidak mau melepas aset tersebut. Akhirnya pemerintah menempuh jalur hukum.

“Masalah itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan secara hukum. Negara harus tegas dalam menarik aset yang dikuasai swasta,” ucapnya.

Dia pun mendesak pemerintah untuk melakukan pendataan secara cepat terhadap aset negara. Khususnya, aset negara yang dikuasai swasta. Dengan pendataan itu akan diketahui secara jelas mana aset negara yang masih bermasalah dengan swasta.

“Jadi pemerintah bekerja berdasarkan data. Bukan asal menarik aset dari swasta. Pemerintah harus gerak cepat lakukan pendataan,” tuturnya.(Sumber)