Amandemen UUD 1945 tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) mengundang kecurigaan banyak pihak. Dicurigai ada agenda besar dibalik amandemen UUD 1945. Menyiapkan presiden 2027 atau 2029 dari etnis tertentu. Betulkah?
Perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027 atau Presiden tiga periode diduga dalam rangka itu. Hingga saat ini, oligarki belum punya calon seperti tipikal Jokowi untuk mereka endorse di Pilpres 2024. Selain itu, mereka belum punya calon yang bisa menandingi elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan (ABW), Gubernur DKI Jakarta.
Penundaan Pilpres dan Pileg tahun 2027 menjadi isu seksi setelah wacana Presiden tiga periode ditolak mentah-mentah oleh beberapa partai politik yang ada di DPR. Belum lagi penolakan dari rakyat. Tidak ada urgensinya perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode. Begitulah kira-kira opini publik yang banyak berkembang di masyarakat.
Skenario senyap oligarki bisa dibaca publik adalah kemungkinan besar untuk pengkondisian jumlah pemilih dalam pemilu dari etnis tertentu. Impor TKA China besar-besaran dapat dimaknai dalam konteks ini. Sehingga saat Pilpres 2027 atau 2029 tanpa susah payah calon presiden yang mereka usung akan menang mudah. Populasi mereka pada tahun tersebut sudah lebih dari separuh data pemilih Indonesia.
Bila wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, MPR, DPR dan DPD ditolak MPR atas desakan rakyat. Kemungkinan lain adalah impor TKA China ke Indonesia lebih masif dan dalam gelombang besar bakal terjadi sebelum 2024. Sehingga target populasi mereka tercapai. Ini yang harus diwaspadai setiap anak bangsa!
Paralel dengan impor TKA China. Tidak ada jalan lain yang mereka lakukan selain mempersiapkan Ganjar Pranowo untuk bertarung di Pilpres 2024. Deklarasi Sahabat Ganjar sudah mulai dilakukan di seluruh Indonesia. Skenario ini sangat riskan bila impor TKA China dalam jumlah besar gagal. Sebab, Ganjar Pranowo tidak sekuat dan sebesar dukungan rakyat terhadap Anies Baswedan.
Soal hasil survei yang mengunggulkan Ganjar Pranowo ketimbang Anies Baswedan tidak bisa dijadikan sandaran. Rakyat sudah cerdas. Bercermin kemunculan Jokowi pada Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014. Permainan angka-angka. Konsultan politik berkedok lembaga survei. Puan Maharani korbannya. Elektabilitas Puan Maharani tak pernah beranjak dari satu koma.
Berat bagi Ganjar Pranowo bila maju Pilpres 2024 tidak melalui PDIP. Apalagi ada wacana menduetkan Anies – Puan. Cebong kampret langsung berangkulan. Potensi keterbelahan dan perpecahan Indonesia dapat diredam melalui paket Anies – Puan.
Bandung, 14 Muharram 1442/23 Agustus 2021
Tarmidzi Yusuf, Pegiat Dakwah dan Sosial
