Salah satu sosok penentu dalam pilpres 2019 mendatang mungkin salah satunya ada didiri Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI. Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) mengatakan hala tersebut. ”Pihaknya akan mendengarkan masukan dari Pak JK mengenai kriteria cawapres. Jadi JK merupakan salah satu penentu juga,” ungkap Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Pusat, Minggu (8/4).
Menurutnya Hasto, sosok Jusuf Kalla ini merupakan tokoh bangsa yang sudah memiliki pengalaman banyak atas hal itu. Apalagi, Jusuf Kalla sudah terpilih sebanyak dua kali di posisi Wakil Presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat ini juga membutuhkan sosok yang tepat untuk mendampingi Jokowi di pilpres 2019. ”Karena itu kami mendengarkan masukan dari Pak JK, karena beliau adalah tokoh nasional yang sangat memiliki pengalaman,” jelasnya.
Bukan hanya dengan Jusuf Kalla saja, Sekjen PDIP itu mengaku, pihaknya nantinya juga akan berdiskusi dan melakukan proses penjaringan bersama dengan seluruh ketua partai pendukung, bersama Jokowi sebagai bakal calon yang akan diusung PDIP di Pilpres 2019 nanti. ”Saya tentu saja yakin Pak Jokowi terus melakukan proses scanning politik itu,” tutur Hasto.
Hasto berani memastikan, di pagelaran Pilpres 2019 nanti Joko Widodo tidak akan melawan kotak kosong. Menurut Hasto, dalam suatu demokrasi baru akan berjalan secara baik ketika terjadi kontes gagasan untuk mencari seorang pemimpin. ”Kami meyakini bahwa Pilpres dipastikan tidak ada kotak kosong karena demokrasi memerlukan sebuah syarat adanya kontes gagasan untuk mencari pemimpin yang baik,” jelasnya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kata Hasto, akan menjalankan suatu komunikasi dengan seluruh partai politik yang berguna untuk membangun konsensus nasional. Akan tetapi hal itu harus ada sebuah terobosan baru yang harus dilakukan partai politik untuk mencari seorang pemimpin. Namun, bagi PDIP, NasDem, Golkar, PPP, Hanura, PSI dan Perindo, pemimpin yang paling baik yang ada pada saat ini hanyalah Jokowi. Sekjen PDIP itu juga menyampaikan, cawapres pendamping Jokowi nantinya hendak akan dibahas setelah penyelenggaraan pilkada serentak, pada Juni 2018, bersama para petinggi partai pengusung dan Jokowi.
Di lokasi yang sama, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, juga membenarkan jika pembahasan cawapres Jokowi hendak dilakukan setelah selesainya pelaksanaan Pilkada serentak. ”Jadi kelak (cawapres, Red) akan dibahas usai Pilkada, Juli nanti,” singkatnya.
Sementara itu, 2 partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berharap bisa menempatkan salah satu kadernya untuk duduk sebagai calon Wakil Presiden di Pilpres 2019 mendatang. Jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menaruh harapan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,beda halnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menggantungkan harapannya kepada Joko Widodo (Jokowi).
Sohibul Iman, Presiden PKS menyatakan, partainya masih melakukan komunikasi politik dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku telah menyodorkan sembilan nama untuk diusung sebagai cawapres. ”Sudah kami sampaikan pada Pak Prabowo. Kalau mau berkoalisi dengan kami, inilah calon dari kami. Kami tahu diri, kami (PKS, Red) tujuh persen, Pak Prabowo 13 persen, sudah pasti capresnya dari beliau kita cawapres,” kata Sohibul di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (8/4).
PKS mengaku, akan terus memperjuangkan posisi cawapres ini. PKS tetap meminta posisi RI-2 untuk Pilpres mendatang di koalisi. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) takan merapat kepada Jokowi karena sulit partai dakwah masuk ke koalisi PDIP. Alasannya yang pasti, adalah hitung-hitungan rasional politik.
”Pak Jokowi didukung sembilan partai, ada sekian cawapres. Nah, kalau kami masuk di situ, boro-boro jadi capres, jadi cawapres pun nggak mungkin. Padahal, amanat Majelis Syuro jadi capres atau cawapres. Ini bukan masalah like atau dislike, tapi hitungan rasional politik, gitu aja,” lanjutnya.
Dikesempatan yang terpisah, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengatakan, PKB tidak akan mengusung cawapres yang bukan berasal dari internal partainya. Mereka tetap menginginkan Muhaimin Iskandar, ketua umumnya,yang nantinya menjadi pendamping Jokowi maju sebgai cawapres. PKB, sambung Cucun, akan terus memperjuangkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar untuk berpasangan dengan Jokowi. Karena itu, PKB tidak akan mendukung atau pun mengusung calon yang bukan berasal dari internal partainya.
Menurut Cucun, semua partai mungkin mendukung calon yang bukan merupakan ketua umum partainya sendiri. ”PKB memiliki ketua umum partai sediri, untuk apa dukung yang lain. Semua kader sudah kuat agar Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Red) jadi cawapres Jokowi,” kata Cucun, kemarin.
Anggota DPR RI Komisi IV itu mengungkapkan, PKB merupakan parpol yang memiliki basis ideologi dan struktur yang organik seperti Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga menurut dia NU punya basis suara yang layak diperhitungkan. Bahkan, Cucun berspekulasi jika capres tidak melibatkan suara NU maka tidak mungkin memiliki kekuatan suara dalam pemilu. Karena itulah, dia mengatakan jika basis suara NU tidak bisa dianggap sebelah mata.
Cucun mengatakan, elektabilitas dari seorang calon didukung juga oleh sisi elektoralnya. Karenanya, seorang calon pasti diperhitungkan dari sisi modal elektoral dari struktur organik. Kalau pun yang maju adalah calon independen, pasti dia memiliki electoral person yang cukup baik, akan tetapi dia tidak memiliki mesin yang menggerakkannya. beda halnya dengan ketua umum partai. Sekalipun electoral personnya kecil, namun ketua umum partai mempunyai mesin partai.
