Pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung terus menuai polemik di masyarakat. Khususnya setelah anggaran proyek tersebut membengkak hingga Rp 27 triliun.
Menurut Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, kereta cepat merupakan contoh proyek yang dibangun hanya untuk gagah-gagahan. Selain berisiko hukum di kemudian hari, proyek ini juga menimbulkan banyak masalah.
Mulai dari inkonsitensi Presiden Joko Widodo yang di awal memastikan tidak akan menggunakan APBN, kini mengizinkan APBN digunakan.
“Hitungan meleset jadi bengkak tak terkira. Belum soal utang BUMN yang adalah bagian keuangan negara. Kelarpun tidak ada jaminan untung!” urainya lewat akun Twitter pribadi, Senin (11/10).
Jansen Sitindaon sadar bahwa serangan pendengung akan menghampirinya. Narasi serangan juga diyakini akan berkutat pada kasus Hambalang.
Namun demikian, dia mengaku tidak masalah. Apalagi dalam bayangannya, kerugian pembangunan kereta cepat akan jauh lebih tinggi dibanding proyek infrastruktur lainnya.
“Infrastruktur trap ini di depan mata kita semua. Jangan abaikan itu apalagi utang kita terus numpuk. Dan janjinya dulu tidak pakai APBN,” tegasnya. {rmol}
