Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi mempertanyakan tujuan dari pengelolaan negara Indonesia saat ini. Hal tersebut beriringan dengan munculnya dugaan keterlibatan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bisnis PCR.
Bagi Adhie, pengelolaan negeri ini seperti mengelola sebuah pabrik. Hal tersebut, kata dia, bukan merupakan hal yang aneh, sebab mayoritas menteri memang seorang pedagang.
“Ini republik dikelola seperti pabrik. Kebijakan jadi produk yang bisa didagangkan karena dasarnya mereka memang pedagang, yang menyangkut nyawa rakyat saja didagangkan,” ujarnya kepada wartawan pada Minggu, 7 November 2021.
Juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengatakan, gambaran bagaimana pemerintah membuat kebijakan lain terkait rakyat sudah terlihat karena hal ini.
“Jika yang nyangkut nyawa rakyat saja didagangkan bagaimana mereka tentukan tarif tol, listrik, harga BBM, dan lainnya,” tuturnya.
Sehingga Adhie menjuluki pemerintahan kali ini dengan sebutan King of No Heart alias Raja Tega. “King of No Heart alias Raja Tega,” pungkasnya.
Sebelumnya, eks Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ternama ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menyampaikan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir. {PR}
