Gubernur Papua Lukas Enembe membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan Pemprov Papua mengendapkan simpanan daerah sebesar Rp12 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua.
“Pemprov Papua tidak pernah menyimpan dalam bentuk deposit atau mengendapkan dana Rp12 triliun di perbankan seperti yang Menkeu sampaikan,” ungkap Jubir Gubernur Papua Rifai Darus dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (1/12).
Menurut Rifai, dana Rp12 triliun itu merupakan akumulasi dari APBD Papua tahun 2021 yang dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah.
Ia menilai pernyataan Sri Mulyani multitafsir dan mengakibatkan isu beredar dengan konteks yang tidak berdasar. Bahkan, ia mengklaim timbul gejolak cukup besar di Papua yang mempertanyakan pernyataan Sri Mulyani tersebut.
“Gubernur Papua menyayangkan jika penilaian Kemenkeu terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Papua tidak dilakukan dalam konteks mekanisme Binwasdal tetapi disampaikan melalui pernyataan Menkeu di media massa yang dapat menimbulkan multitafsir dan kegaduhan,” tutur Rifai.
Rifai juga mempertanyakan mengapa pemprov lainnya tidak disebutkan oleh Sri Mulyani kepada publik. Pasalnya, berdasarkan data dari Menteri Keuangan, tercatat ada Rp226 Triliun dana di perbankan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.
Pemprov Papua mengaku siap menerima Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Bimwasdal) dari Kemenkeu apabila terdapat indikasi Pemprov Papua kurang efektif dan efisien dalam tata kelola keuangan daerah.
Melihat hal itu, Rifai meminta agar Sri Mulyani mengklarifikasi ucapannya tersebut secara utuh dan objektif agar tidak menimbulkan mispersepsi di publik.
“Berkenaan dengan persoalan ini, Pemprov Papua tidak ingin saling berbalas pantun. Gubernur Lukas Enembe meminta agar bola liar yang sudah terlanjur menyebar ke publik ini dapat diredam oleh Menteri Keuangan RI dengan melakukan klarifikasi ataupun menyampaikan data secara utuh dan objektif,” terang dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengklaim pemerintah pusat memberikan dana transfer yang cukup bagi Pemprov Papua. Bahkan, ia menyebut terdapat dana Rp12 triliun di Bank Papua saat ini.
Hal itu ia ungkapkan saat merespons wacana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah. Wacana ini sempat muncul karena isu penurunan jumlah dana beasiswa di pemerintah.
“Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa turun, duitnya banyak kok. Yang ini aja di Bank Papua masih ada Rp12 triliun di perbankan, masa beasiswanya tidak dibayarkan?” ujar Ani saat konferensi pers virtual, Jumat (26/11). {CNN}
