Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menilai langkah yang ditempuh perdana menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad dalam memangkas utang negaranya tidak perlu ditiru Indonesia.
Misbakhun mengaku tidak setuju jika pemerintah akan mengadopsi cara PM Malaysia dalam rangka mengurangi jumlah utang.
Mahathir Mohamad di awal pemerintahannya akan memotong gaji kabinetnya sebesar 10%. Tujuannya untuk mengurangi utang negaranya yang sebesar 1 triliun ringgit.
“Saya tidak setuju apabila Indonesia meniru langkah Perdana Menteri Mahathir di Malaysia dengan melakukan pemotongan gaji menteri,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (25/5/2018).
Ketidaksetujuan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) ini dikarenakan besaran gaji menteri di Indonesia berbeda dengan di Malaysia.
“Gaji menteri di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan gaji para CEO sektor swasta yang mencapai ratusan juta dan bahkan miliaran per bulannya,” kata Misbakhun.
Mengacu peraturan pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000 gaji pokok Presiden ditambah tunjangan jabatan, Rp 30.240.000 ditambah Rp 32.500.000 menjadi Rp 62.740.030. Wakil Presiden totalnya Rp 42.160.000 dari gaji pokok plus tunjangan, Rp 20.160.000 ditambah Rp 22.000.000.
Sedangkan gaji menteri rata-rata besaranya Rp 18.648.000 yang berasal dari gaji pokok Rp 5.040.000 ditambah tunjangan Rp 13.608.000.
“Hasil pemotongannya juga tidak seberapa bila tujuannya adalah utang negara dan pemotongan itu malah tidak efektif dalam rangka perbaikan kinerja berbasis tunjangan,” tambah dia.
Dilansir Channel News Asia, gaji bulanan perdana menteri yakni RM 22.827 (sekiktar Rp 81,3 juta), wakil perdana menteri RM 18.168 (sekitar Rp 64,7 juta), menteri RM 14.907 (sekitar Rp 53,1 juta) dan wakil menteri RM 10.848 (sekitar Rp 38,6 juta).
“Kondisi jumlah gaji pokok, tunjangan dan take home pay di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Tidak bisa disamakan begitu saja. Isu di Malaysia soal gaji menteri berbeda dengan di Indonesia,” tutup dia.
