Eddy Soeparno Ingatkan Penggabungan Banyak Lembaga Ke BRIN Jangan Ciptakan Masalah Baru

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dibentuk untuk menjadi lembaga yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan riset dan inovasi di Indonesia sebagai landasan ilmiah terkait rumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Ia menyebutkan, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN maka riset dari berbagai lembaga kementerian diintegrasikan menjadi satu di bawah koordinasi BRIN.

“Beberapa lembaga yang terintegrasi ke dalam BRIN di antaranya adalah PT IPTEK dan Lembaga LBM Eijkman. Dalam hal ini Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan yang detail dan komprehensif mengenai proses integrasi tersebut.

Upaya tata kelola dan mekanisme penggabungan lembaga-lembaga tersebut ke dalam BRIN tanpa menciptakan permasalahan baru dari proses peleburan yang berjalan,” kata Eddy di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Terlebih lagi, tambah Eddy, saat ini LBM Eijkman tengah melaksanakan pengembangan Vaksin Merah Putih.

“Jangan sampai proses peleburan LBM Eijkman akan mengganggu jalannya proses pengembangan Vaksin Merah Putih. BRIN harus dapat mengapresiasi keberadaan peneliti dan scientist yang ada di LBM Eijkman,” tegasnya.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, penguatan riset harus dilakukan sejalan dengan penambahan peneliti-peneliti baru. Indonesia membutuhkan banyak sekali peneliti untuk membangun dan memperkuat ekosistem riset dan inovasi di tanah air.

“Apalagi dalam menghadapi kasus Covid-19 yang tidak kunjung berakhir Indonesia membutuhkan scientist-scientist yang paham dalam bidang biologi molukuler, sehingga tidak ada lagi anggaran negara habis karena kebijakan yang didasarkan kepada dan rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkapnya.

Terkait dengan Vaksin BUMN, Eddy menyampaikan, Komisi VII DPR RI juga ingin mendapatkan kejelasan yang detail dan komprehensif dari rencana produksi Vaksin BUMN ini.

“Komisi VII DPR RI berharap PT Bio Farma (Persero) tidak menggeser prioritas produksi Vaksin Merah Putih dengan vaksin BUMN. Vaksin Merah Putih yang dirintis sejak tahun 2020 haruslah didukung secara penuh oleh semua lembaga yang terkait agar prosesnya dapat diselesaikan secara optimal dan sesegera mungkin,” pungkasnya. {DPR}