Insiden penggerudukan kantor redaksi Radar Bogor disesalkan banyak pihak, termasuk Partai Golkar. Adapun aksi kekerasan itu dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan PDIP Bogor.
Menurut Wakil Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, tindakan main hakim itu sangat berlebihan. “Saya kira itu tindakan yang berlebihan ya,” tuturnya, Sabtu (2/6/2018).
Itu karena, sambungnya, di era demokrasi seperti sekarang ini, harusnya setiap masalah diselesaikan secara dialog, duduk bersama, dengan tetap menghargai perbedaan pendapat.
“Kalau kami menghargai perbedaan dilakukan dengan cara-cara fisik, saya kira demokrasi kami mundur ke belakang,” jelasnya.
Adapun aksi penyerangan dan kekerasan kantor media Radar Bogor dipicu sekelompok kader PDIP yang tidak terima dengan pemberitaan yang mengulas tentang gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dengan judul “Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta”.
Menyikapi itu, Doli menyebut, seharusnya kalau memang ada yang keberatan, Radar Bogor dilaporkan saja ke Dewan Pers.
“Seharusnya di era terbuka ini kan banyak jalur-jalur formal, banyak jalur-jalur dialog yang bisa ditempuh. Artinya setiap ada institusi yang kita anggap bermasalah, pasti ada induknya yang bisa diajak dialog. Misalnya ada media yang dianggap melampaui batas, itu bisa diadukan ke Dewan Pers atau KPI dan seterusnya,” tutupnya.
