Kementerian Sosial (Kemensos) meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja pengelolaan keuangan negara dalam Laporan Keuangannya.
Capaian ini sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 yang diraih Kemensos di tengah naiknya anggaran terutama belanja bantuan sosial dan belanja lainnya dari semua satuan kerja (satker).
“Dengan kerja keras dan sungguh sungguh untuk untuk menerapkan prinsip pengelolaan anggaran dan disiplin dalam laporan, Kemensos kembali raih WTP,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Mensos mengungkapkan dari awal dilakukannya pemeriksaan BPK atas laporan keuangan, ia telah meminta semua jajarannya untuk mengawal serius dan menyiapkan dokumen, bahan dan data yang diperlukan.
Ia juga mengumpulkan semua pejabat terkait baik struktural maupun fungsional pengelola anggaran untuk meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran.
Seperti diketahui Opini WTP mengandung arti pertanggung jawaban anggaran yang disajikan dalam laporan secara material telah memenuhi standar: sistem akuntansi pemerintahan, kewajaran dalam penyajian, kepatuhan hukum dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017.
Penilaian opini juga diberikan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan dari Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Opini WTP diberikan salah satunya kepada Kementerian Sosial. “Opini WTP ini harus dimaknai sebagai upaya dan proses motivasi kita melaksanakan tugas semakin bisa dipercaya dan amanah untuk tugas yang lebih besar,” katanya.
Dikatakan Mensos, inilah modal besar dan konsolidasi yang semakin menguat dalam penerapan prinsip prinsip “good governance” dalam mengelola anggaran, dimana ada komitmen seluruh unsur pimpinan dan kesadaran yang kuat dari semua jajaran pejabat pengelola anggaran.
“WTP ini sekaligus momentum membangun kepercayaan di tahun 2018 ini dengan anggaran Kemensos meningkat menjadi Rp. 41,2 triliun dan tahun 2019 direncanakan meningkat lagi menjadi Rp59,3 triliun.” kata politisi Partai Golkar ini.
Karena itu, lanjutnya, tantangan ke depan adalah dengan anggaran yang semakin besar perlu terus dikelola dengan secara baik dan benar, dengan profesional, transparan dan akuntabel.
Kualitas belanja anggaran semakin meningkat dan disalurkan untuk percepatan pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas nasional.
“Atas capaian ini saya menyampaikan terima kasih kepada Tim BPK yang telah banyak memberikan masukan dalam pengelolaan keuangan negara serta jajaran Kemensos yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan keuangan sampai akhir pemeriksaan,” katanya.
