Kini giliran politisi PPP yang menolak Ahok. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mempertanyakan kenapa harus Ahok yang menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mempertanyakan kenapa harus Ahok yang ditunjuk atau mau ditetapkan menjadi Kepala Otorita IKN di Kaltim. Sebab, masih banyak sosok atau figur lain di Indonesia selain Ahok.
“Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira,” kata Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1).
Dia meminta semua pihak agar tidak mendikte Presiden Jokowi untuk menentukan kepala otorita IKN baru di Kaltim.
Menurut dia, meskipun kepala otorita itu sifatnya pemerintah daerah khusus, namun setingkat kementerian mengenai pengalokasian anggarannya.
“Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita,” jelasnya.
“Biarlah presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN. Nama itu adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).
Usulan PDIP agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) terus menuai reaksi. Sebelum PPP, PKS juga telah menyatakan penolakan kepada Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama ini sebagai Kepala Otorita IKN baru di Kaltim.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak memilih Ahok jadi kepala otorita Ibu Kota baru itu. “Kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya pilih orang yang berintegritas,” kata Mardani, Jumat (28/1/2021).
Ia meminta orang nomor satu di Indonesia itu untuk memilih kepala otorita IKN orang yang tidak pernah membuat gaduh publik. “Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik karena sayang energi bangsa terbuang untuk energ yang tidak perlu,” ucap Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga berharap pembangunan IKN untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. {fajar}
