Partai Demokrat memiliki wacana menjadikan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden (capres) di 2019 mendatang. Nantinya, JK bakal berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono tidak bisa melarang seniornya menjadi capres. Sebab, menurutnya, itu adalah hak sebagai warga negara.
“Ya, boleh saja (JK) mengajukan sebagai presiden sepanjang terpenuhi syarat-syaratpresidential threshold. Kami nggak persoalkan,” ujar Agung Laksono, Jumat (15/6/2018). Selain itu, Agung juga berharap Joko Widodo (Jokowi) bisa memilih pendampingnya di Pilpres 2019 dari Partai Golkar.
Bahkan, Airlangga berjanji suara Golkar akan tetap utuh mendukung Jokowi. Walaupun, nantinya JK maju sebagai capres. “Apabila wapres (wakil presiden) datang dari pimpinan Partai Golkar, dari ketum saya yakin akan utuh suaranya,” katanya. “Kita hanya satu, yang resmi ditetapkan partai,” imbuhnya.
Sebelumnya, jelang Pilpres 2019 Partai Demokrat mendorong rencana pencalonan Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Nantinya, JK menjadi capres dan AHY menjadi pendampingnya. AHY juga membenarkan rencana pencalonan dirinya berpasangan dengan JK. Hal itu tercetus pasca Partai Demokrat ingin membangun koalisi kerakyatan.
Namun, Partai Demokrat juga masih membuka opsi koalisi dengan partai lain. Sebab, Demokrat harus memenuhi syarat presidential threshold sebesar 20 persen agar bisa mengusung pasangan calon sendiri. Sementara hingga kini Partai Demokrat belum memutuskan berkoalisi dengan partai mana pun.
