Klaim Presiden Joko Widodo yang mengaku taat konstitusi ketika menanggapi wacana penundaan pemilu bukan seperti yang diharapkan pegiat pemilu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustiyanti, justru menginginkan Presiden Jokowi menyatakan secara tegas bahwa Pemilu Serentak 2024 dilanjutkan.
“Ketika konstitusi diubah maka ruang itu (perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu) terbuka, maka perlu ketegasan presiden,” ujar Khoirunnisa Nur Agustiyanti dalam diskusi virtual Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk “Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden”, Sabtu (5/3).
Kemudian selain itu, sosok yang kerap disapa Ninis ini berharap kepala pemerintahan mematahkan pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menggunakan alasan anggaran pemilu terlalu besar, sehingga pemilu patut ditunda.
“Presiden dan pemerintah juga harus menunjukan bahwa penyelenggaraan ini tetap akan bisa terlaksana dengan memastikan anggarannya. Karena saat ini teman-teman penyelenggara pemilu sudah bertanya-tanya, sudah mengajukan tapi belum dipastikan,” katanya.
Menurut Ninis, jika tidak ada kepastian dari pemerintah terkait anggaran penyelenggaraan pemilu yang diusulkan KPU sebesar Rp 86 triliun maka seluruh tahapan pemilu berpotensi mundur.
“Dan bisa berdampak pada hari H yang sudah ditetapkan 14 Februari 2024, dan mungkin dampaknya akan kesana,” tuturnya.
“Jadi ketegasan dan kepastian dari pemerintah perlu,” demikian Ninis. {rmol}
