Masalah kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di Indonesia belum ada tanda-tanda akan berakhir. Terlebih enam produsen minyak goreng tutup karena tidak mendapatkan pasokan CPO.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) untuk industri migor nasional ini mengalir dengan baik.
“Masalah utamanya kan di titik ini. Kalau produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman,” terang Mulyanto kepada wartawan, Senin (7/3).
Dia menambahkan jika perlu pemerintah membentuk lembaga pengelola CPO DMO migor untuk memastikan aliran CPO DMO ini lancar dan sehat.
Termasuk, secara akurat perlu dipertimbangkan apakah angka DMO sebesar 20 persen dari kuota ekspor ini sudah memadai, pasca meletusnya perang Rusia-Ukraina.
Selain itu, Mulyanto juga minta Menteri Perindustrian untuk buka suara dan bertindak mengatur industri minyak goreng ini.
“Menteri Perindustrian kita ini terkesan pendiam soal minyak goreng. Padahal masyarakat sudah lama teriak-teriak,” imbuhnya.
Anggota komisi VII DPR RI ini menilai antar kementerian Pemerintah sebagai sebuah tim tidak kompak. Menreri Perdagangan banyak bunyi dan obral janji-janji soal migor, meski juga ditengarai tidak ditepati.
“PKS mendesak pemerintah sebagai sebuah tim yang utuh berkoordinasi secara intens dan komprehensif dari hulu hingga hilir, agar soal kelangkaan migor ini segera diselesaikan.
Jangan berhenti pada kebijakan di bagian hilir, sementara bagian hulunya tidak dibenahi. Kelangkaan ini sudah lewat satu bulan, apalagi sebentar lagi kita segera akan memasuki bulan Ramadhan,” tutupnya. {rmol}
