MPR tidak mempermasalahkan ulama dan pemuka agama ikut dalam politik praktis. Asalkan sesuai dengan koridor. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyuddin menilai politik merupakan hak masyarakat. Menurutnya meski politik hak masyarakat, namun etika berpolitik juga tetap dikedepankan.
Etika berpolitik ini semisal tidak menghalalkan segala cara, menyebarkan fitnah di media sosial. Apalagi fitnah yang ditujukan kepada kepala negara. “Politik itu hak setiap orang.
Tidak cuma ulama, ibu rumah tangga juga boleh berpolitik. Tapi, memang ada koridornya,” kata Mahyuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (3/8/2018).
Belakangan ini para elit politik seakan berlomba-lomba menarik simpatik para ulama. Bahkan ada yang meminta dukungan dari ulama.
Begitu sebaliknya, ulama merekomendasikan wakilnya untuk duduk sebagai peminpin tujuannya agar aspirasi ulama dan umat bisa langsung didengar pemimpin bangsa.
Mahyuddin juga mendukung para ulama masuk ke ranah politik. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Sehingga, kata Mahyuddin, nantinya para ulama dapat memperjuangkan regulasi yang dapat mengakomodasi kepentingan umat Islam. Di sisi lain, para ulama juga dapat menjaga keutuhan Pancasila dan ideologi negara.
