Harga bahan pangan dan energi global melonjak tajam usai penyerangan Rusia ke Ukraina, akhir Februari lalu.
Banyak negara kemudian memilih untuk menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea impor yang berhubungan dengan energi dan bahan pangan untuk meredam harga dan mengurangi beban warga mereka.
Di Asia, pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan darurat pada 27 Januari lalu untuk meringankan beban kenaikan harga-harga dan memitigasi dampak lonjakan harga energi.
Pada 15 Maret 2022, kabinet Jepang juga sepakat menaikkan batas atas subsidi kepada pelaku UMKM sebesar 15 yen per liter. Peningkatan subsidi tersebut akan memakan anggaran sebesar US$ 3,03 miliar.
Sementara itu, Korea Selatan memutuskan untuk memperpanjang potongan pajak BBM hingga 20% sampai Juli tahun ini. Kebijakan tersebut diberlakukan selama enam bulan November 2021-April 2022 tetapi kemudian diperpanjang tiga bulan ke depan pada periode Mei-Juli 2022.
Dikutip dari The Korea Herald, potongan pajak hingga 20% akan membuat harga bensin lebih murah 164 won per liter atau sekitar Rp 1.936 per liter (kurs 1 KRW= 11,18 rupiah).
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan potongan pajak BBM akan menurunkan penerimaan pajak hingga 2,5 triliun won selama enam bulan dan menekan inflasi hingga 0,33%.
Filipina mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar Peso (US$ 49 juta) untuk memberikan subsidi BBM kepada angkutan umum, termasuk kepada 87,500 pengemudi jeepney (truk penumpang moda transportasi umum yang paling populer di Filipina).
Di Malaysia, subsidi BBM kemungkinan akan mengalami kenaikan dua kali menjadi MYR 28 miliar sekitar Rp 96 triliun.
Malaysia menyiapkan subsidi sebesar MYR 600 juta atau sekitar Rp 2,05 triliun pada tahun ini untuk program COSS (Program Skim Rasionalisasi Minyak Masak) yang digunakan untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi sebanyak 60.000 ton sebulan.
Malaysia membanderol minyak goreng subsidi dengan harga MYR 2,5 atau sekitar Rp 8.850/liter (kurs 1 MYR= Rp 3,420) meskipun harga CPO sudah melambung
Pakistan mengalokasikan US$709 juta untuk alokasi subsidi pangan kepada 20 juta warganya. Subsidi diberikan untuk membeli tepung, minyak goreng, dan pulsa.
Bangladesh dan India juga memberikan sejumlah keringanan untuk menekan kenaikan harga komoditas pangan, termasuk dengan memangkas bea impor minyak nabati.
Tidak mau ketinggalan, negara-negara Eropa juga melakukan langkah serupa. Hampir semua negara di Eropa ada yang telah memangkas pajak atas energi ataupun bahan pangan.
Portugal telah memangkas PPN BBM sebesar 13%, Belgia akan memangkas PPN gas dan listrik menjadi 6% dari Maret-Juli 2022,
Siprus telah memangkas PPN untuk penggunaan listrik penggunaan rumah tangga menjadi 9% dari 19 sementara bensin menjadi 5%. Italia telah memotong PPN penggunaan gas kebutuhan rumah tangga menjadi 5% sampai Juni 2022.
Spanyol telah memangkas PPN untuk penggunaan BBM kebutuhan rumah tangga dari 21% menjadi 10% sampai 30 April tahun ini. Kroasia juga memangkas PPN untuk bahan bakar pemanas dan bahan makanan dasar mulai bulan depan.
Pertengahan Februari lalu, pemerintah Turki telah memangkas PPN untuk bahan pangan dasar menjadi 1% dari sebelumnya 8%.
Penurunan pajak berlaku untuk dairy products, buah-buahan, sayur-sayuran serta minyak goreng. Turki juga telah menghapus bea masuk untuk produk minyak bijih bunga matahari untuk menurunkan harga.
Pemerintah Bulgaria tengah mengajukan pemotongan pajak hingga 0% untuk bahan pangan, air, dan lisrik dari April tahun ini.
Polandia akan memotong PPN atas listrik dan gas dari 23% menjadi 8% untuk Februari hingga Juli 2022 serta penurunan bahan pangan menjadi 0% di Februari 2022 dan bensin menjadi 8%.
Mulai April-Juli, Belanja akan menurunkan cukai LPG dan LNG sebesar 4,1 cent euro per liter sementara untuk bensin dan diesel turun hingga 21%. PPN untuk energi turun dari 21% ke 9%. Dengan sejumlah relaksasi tersebut harga bensin akan turun sekitar 17,3 sen per liter.
Pada Oktober lalu, Prancis telah memberi subsidi sebesar 100 euro kepada mereka yang berpenghasilan di bawah 2.000 eurp per bulan. Prancis juga berencana untuk meringankan beban pengemudi truk dengan memberikan diskon sebesar 0,15 euro per liter untuk pembelian bensin dan diesel.
Dalam APBN tahun anggaran 2022, pemerintah telah mengalokasikan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp 77,55 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp 56,48 triliun.
Menyusul lonjakan harga energi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berencana untuk menambah subsidi energi di tahun ini. Namun, dia tidak menyebut dengan pasti berapa kenaikannya.
“Sebagian akan diserap oleh pemerintah dan itu dalam bentuk subsidi. Jadi ada dua yang akan dilakukan, merespon dari sisi fiskal melalui peningkatan subsidi terutama BBM dan listrik,” tutur Sri Mulyani, dalam Bloomberg Asean Business Summit, Rabu (16/3/2022).
Sebagai informasi,Sejak 1 Januari 2015, pemerintah tidak lagi menanggung subsidi BBM premium. Penentuan harga premium mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia yang dievaluasi pada periode tertentu tetapi harga BBM tetap ditetapkan pemerintah.
Dengan harga yang masih ditetapkan maka Pertamina sebagai distributor BBM tidak bisa menetapkan harga sesuai harga pasar terkini. Kondisi tersebut bisa membebani Pertamina sebagai distributor BBM yang ditunjuk pemerintah.
Di tengah kenaikan harga komoditas, pemerintah justru akan menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Pemerintah memang memastikan bahan pangan dasar yang dijual di pasar tidak akan dikenakan PPN seperti beras, jagung, garam konsumsi, telur, hingga susu.
Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya juga diberikan fasilitas pembebasan PPN.
Namun, banyak yang menilai kenaikan PPN di saat perekonomian Indonesia belum sepenuhnya akan membebani masyarakat.
“Menurut saya begitu (ditunda dulu kenaikan PPN). Paling cepat tahun depan (dinaikan). Menaikkan PPN di tengah pemulihan ekonomi sekarang ini tidak tepat.
Apalagi saat ini inflasi dalam tren meningkat dan kenaikan PPN akan menambah tekanan inflasi. Ini juga bisa membuat daya beli masyarakat turun yang ujungnya pemulihan ekonomi tertahan,” tutup Ekonom CORE Piter Abdullah kepada CNBC Indonesia. {cnbc}
