Menjelang aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama elemen mahasiswa, pelajar dan masyarakat lainnya Senin, 11 April 2022, aparat keamanan diminta tidak mempersulit dan menghalangi jalannya aksi.
Permintaan ini disampaikan oleh Aktivis Golkar Milenial, Achmad Annama. Annama khawatir ada upaya untuk menghalang-halangi massa aksi yang berangkat dari daerah menuju ke Jakarta.
“Aparat penegak hukum jangan menghalalkan berbagai cara untuk menyulitkan dan menggagalkan aksi demonstrasi mahasiswa ini. Karena, demonstrasi adalah hak warga negara. Menghalanginya adalah tindakan melawan HAM,” ujar Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Depinas SOKSI, Minggu (10/4/2022).
Annama mengingatkan pemerintah agar mendengar dan menerima setiap aspirasi dari rakyat, termasuk aksi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan kepala dingin.
“Jangan sampai memandang aksi ini sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan. Apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa sebagai aksi damai yang lumrah dalam kehidupan negara demokratis yang dilindungi UUD NKRI 1945.” kata Ketua DPP Pemuda LIRA ini.
Annama menyatakan memaksakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden adalah mengada-ngada. Tidak ada korelasi antara ekonomi dan pemilu.
“Justru dengan melaksanakan pemilu sesuai jadwal, perekonomian akan berputar dan kepercayaan investor akan tinggi bila stabilitas negara terjaga karena tidak ada perubahan mendadak dan semaunya“ ujar Achmad Annama.
Rakyat yang berdaulat wajar menagih komitmen dan janji pemimpinnya. Rakyat butuh ketegasan Presiden Jokowi untuk tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
”Pemerintah selama ini hanya menyampaikan ungkapan normatif dengan alasan wacana dan membuka celah bagi upaya melawan konstitusi. Jika pemerintah tidak tegas, wajar jika rakyat bangkit mengingatkan pemerintah agar taat konstitusi,” tegas Annama.
Selain itu, fungsionaris muda Partai Golkar ini juga meminta aparat keamanan tidak melakukan tindakan represif dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh elemen mahasiswa, pelajar dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
“Tindakan refresif, tak hanya berpeluang terjadinya pelanggaran HAM, tapi juga akan meningkatkan eskalasi gerakan mahasiswa jadi semakin besar,” pungkas penggiat media sosial Twitter ini.
