Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dari sekian banyak kandidat calon presiden yang diunggulkan untuk menggantikan Jokowi di Pemilu 2024. Lembaga survei kompak menempatkan nama Ganjar Pranowo di urutan tiga teratas, terkadang posisi dua, tiga atau satu bersaing ketat dengan pesaingnya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Lalu apa yang membuat nama Ganjar Pranowo selalu diunggulkan oleh lembaga survey? Seberapa hebat prestasi kerja seorang Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah atau namanya mencuat lantaran dirinya adalah kader PDIP tanpa memiliki kelebihan lain?
Sebelum menguak prestasi seorang Ganjar Pranowo, ada baiknya kita bedah dulu, apa makna atau arti dari kata prestasi? Menurut KBBI, prestasi berarti hasil yang dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). KBBI tidak merujuk hasil itu bermakna positif atau negatif, hanya merupakan hasil yang dicapai dari apa yang telah dilakukan.
Sekarang, mari kita lihat hasil yang dicapai dari apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jika sebelum menjabat sebagai presiden, Jokowi saja dianggap memiliki segudang prestasi, apalagi seorang Ganjar Pranowo. Tentu hasil kerjanya penuh dengan prestasi. Berikut prestasi Ganjar Pranowo yang bisa dibanggakan oleh para pendukungnya:
1. Kasus Pabrik Semen Kendeng
Kasus pabrik semen Kendeng merupakan kasus lama, terjadi di tahun 2016. Kasus ini sempat ramai diperbincangkan publik karena memakan korban satu orang perempuan warga pegunungan Kendeng yang melakukan aksi pasung kaki dengan semen meninggal dunia.
Mirisnya, ia meninggal di Jakarta saat memperjuangkan haknya atas tanah yang tercemar oleh pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng dan mulut bau pejabat yang terus mengumbar janji sambil terus mengingkarinya.
Ganjar Pranowo yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode pertama, jelas memiliki keterlibatan atas kasus pabrik semen di Pegunungan Kendeng ini. Sebab pada 23 Februari 2017 ia mengeluarkan lagi izin pembangunan baru kawasan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, dengan sedikit perubahan wilayah.
Padahal, sejak tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.
Atas langkahnya tersebut, Ganjar Pranowo dianggap telah menyelundupkan hukumoleh Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
“Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menerbitkan begitu saja izin baru bagi pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng jelas merupakan merupakan suatu ‘penyelundupan hukum’ dengan mengakal-akali putusan Mahkamah Agung,” kata Raynaldo Sembiring sebagaimana dikutip dari bbc.com pada berita berjudul ‘Penyelundupan hukum’ dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng?
2. Jawa Tengah Provinsi Termiskin di Pulau Jawa
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, atau rata-rata pendapatan warga Jawa Tengah pada 2021, sebesar Rp38,67 juta per tahun. Atau Rp3,22 juta per bulan.
Provinsi dengan rata-rata pendapatan penduduk terendah berikutnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar Rp40,23 juta per tahun. Diikuti Jawa Barat Rp45,3 juta per tahun, Banten Rp55,21 juta per tahun, dan Jawa Timur Rp60,04 juta per tahun. Tertinggi adalah DKI Jakarta dengan PDRB mencapai Rp274,71 juta per tahun.
Lalu apakah pendekatan PDRB ini bisa dijadikan indikator kemiskinan? Jelas bisa, ini indikator kuantitatif yang lazim digunakan oleh para ekonom. Meskipun sudah dibantah oleh Kepala BPS Jateng, Adhi Wiriana bahwa PDRB merupakan pendekatan kesejahteraan semu, dirinya tetap tidak bisa menghindar jika perhitungan ini benar adanya.
Banyak alternatif alibi yang dikatakan oleh Kepala BPS Jateng, semisal menggunakan pendekatan GINI Ratio yang memperbandingkan DKI, Jabar dan DIY. GINI Ratio Jateng sendiri berada di angka 0,368. Sementara Jabar, DKI dan DIY ada di kisaran 0,4. Semakin mendekati angka 1, berarti menandakan ketimpangan lebih besar.
Justru pernyataan ini agaknya membingungkan. Jangan-jangan minimnya ketimpangan di Jawa Tengah karena penduduknya rata-rata berada di taraf ekonomi yang setara. Atau bagaimana? Apa yang ingin dijadikan alibi lagi ya?
3. Penyebutan Nama di Kasus E-KTP
Kasus E-KTP memang tidak berlangsung di masa Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tetapi menilik dari jejak digital dan namanya yang seringkali disebut dalam kasus korupsi E-KTP, memang sudah sepatutnya Ganjar Pranowo dinilai memiliki prestasi dalam kasus ini.
Ia berhasil lolos, meskipun namanya disebutkan berkali-kali oleh para tersangka korupsi E-KTP seperti Setya Novanto dan M. Nazarudin. Kasus korupsi e-KTP adalah kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk tahun 2011 dan 2012. Dugaannya, kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2010.
Ganjar Pranowo sendiri memang pernah duduk di komisi 2 DPR RI sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Komisi 2 DPR merupakan komisi yang terlibat secara aktif dalam pembahasan E-KTP secara strategis dan teknis.
Perihal keterlibatan Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam kasus E-KTP, pada kesaksian persidangan kasus E-KTP Setya Novanto mengaku, ada empat orang yang melapor kepadanya soal Ganjar Pranowo yang menerima uang terkait e-KTP.
Empat orang tersebut yakni anggota Komisi II Fraksi Golkar Mustokoweni (almarhum), anggota Komisi II Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono (almarhum), anggota Komisi II Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Tak cuma Setya Novanto yang menuding Ganjar menerima fee dalam kasus e_KTP tersebut, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin juga mengatakan hal yang sama.
Bahkan dalam persidangan, Nazaruddin mengaku melihat secara langsung Ganjar Pranowo menerima uang dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Saat itu, kata Nazar, Ganjar masih menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR.
Anehnya, nama Ganjar Pranowo hilang dalam surat dakwaan Setya Novanto. Pengacara Setya Novanto saat itu Maqdir Ismail, sempat protes terkait hilangnya nama Ganjar Pranowo yang tiba-tiba. Bukan hanya Ganjar Pranowo tetapi seluruh nama politisi PDIP yang diduga memiliki keterlibatan kasus E-KTP seperti Yasonna Laoly dan Olly Dondokambey, ikut lenyap.
Keterlibatan Ganjar Pranowo dan kawan-kawan terdokumentasi dengan jelas pada pemberitaan merdeka.com tanggal 8 Januari 2022 dengan judul berita Ganjar Pranowo dan Pusaran Kasus E-KTP.
4. Kasus Desa Wadas
Kasus semen Kendeng seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang yang memang ingin berbuat baik pada rakyatnya. Jika kasus sejenis itu terulang lagi, maka petaka masyarakat yang terjadi, kesalahan memilih pemimpin menyisakan tangis dan derita.
Seperti kasus yang terjadi Desa Wadas, Jawa Tengah. Kasus ini terjadi pada Februari 2022. Warga dan LBH menuturkan bahwa mereka mengalami persekusi, teror dan penangkapan oleh aparat kepolisian saat mereka ditugaskan mengawal petugas pengukur tanah dari BPN (Badan Pertanahan Negara) di Desa Wadas.
Pengukuran tanah dilakukan pada lahan yang akan dijadikan proyek pertambangan batu andesit, sekaligus proyek pembangunan Waduk Bener. Warga masyarakat menolak tanahnya diusik untuk kepentingan proyek strategis nasional tersebut.
Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018, Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener.
Bukannya melakukan pendekatan persuasif, warga masyarakat Desa Wadas justru diperlakukan tidak manusiawi. Pagi hari di Bulan Februari 2022, ribuan petugas polisi merangsek masuk Desa Wadas. Mereka mencopoti poster dan spanduk warga yang berisi penolakan terhadap rencana pemerintah tersebut. Tidak hanya itu, warga yang melawan pun ditangkapi.
Apakah Ganjar Pranowo tidak tahu hal ini? Entah, bisa jadi tahu, bisa jadi tidak tahu, bisa jadi pura-pura tidak tahu. Yang jelas kejadian tersebut menjadi sejarah kelam dari konflik agraria di Indonesia. Kini persoalan Desa Wadas berdasarkan pemberitaan terakhir sudah selesai.
Mayoritas warga setuju dengan relokasi dan telah mendapat ganti rugi lahan. Jumlahnya pun mencengangkan, miliaran rupiah untuk tanah dengan luas 1.300 meter. Penggantian itu di atas harga tanah seharusnya menurut NJOP. Ada apa memangnya di Desa Wadas hingga harga tanah dihargai di atas harga wajarnya?
5. Banjir ROB Semarang
Terakhir, prestasi Ganjar Pranowo yang bisa diklaim pendukungnya demi menaikkan elektabilitas agar pria itu menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024 adalah banjir rob akibat naiknya muka air laut di Semarang, Jawa Tengah.
Peristiwa ini baru saja terjadi, di bulan Mei 2022. Dikutip dari pemberitaan RMOLsumsel.id per tanggal 25 Mei 2022, banjir rob setinggi 1,5 meter merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan sebagian wilayah Kota Semarang sejak Senin 23 Mei 2022. Tak hanya itu, banjir rob juga merendam belasan kabupaten kota di pesisir pantai utara Jawa Tengah.
Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Seperti biasa, mereka mendirikan tenda pengungsian, dapur umum, menurunkan bantuan perahu, dan hal yang biasa mereka lakukan setiap kali bencana terjadi.
Masalahnya, banjir rob ini adalah hal yang bisa diprediksi. Bahkan di tahun 2018, Semarang dan sekitarnya juga pernah dilanda banjir ROB. Bukankah itu bisa menjadi pelajaran agar pemerintah kota/kabupaten sampai provinsi mengambil langkah strategis agar hal yang sama tidak terulang lagi.
Tapi apa? Selama dua tahun sejak banjir rob terjadi di tahun 2018, tidak ada pembenahan yang pasti dari pemerintah, termasuk Ganjar Pranowo, pemangku kebijakan tertinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2018, Ganjar Pranowo bahkan pernah mengumbar janji kampanye, bahwa banjir rob di Semarang tidak akan terulang.
Menurut pemberitaan Kompas.com pada 8 Maret 2018, Ganjar yang saat itu masih berkampanye saat menjadi calon gubernur Jateng menjanjikan penanganan banjir dan rob di Kota Semarang dikerjakan secara tuntas.
Program Ganjar saat itu untuk mengatasi terjangan banjir rob di pesisir Kota Semarang adalah dengan membuat kolam retensi di Kelurahan Kaligawe dan Kelurahan Banjardowo, serta normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur (KBT). Janji kampanye itu hanya cukup untuk membasahi mulutnya, tidak sampai terwujud. Belum kerja apa-apa banjir kembali terulang.
Dikutip dari RMOLSumsel.id, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, kejadian banjir Rob Semarang seolah membuka tabir kinerja Ganjar Pranowo dalam urusan tata kelola infrastruktur di Jateng yang tidak becus.
“Itu potret kinerja Ganjar dalam mengurusi infrastruktur dan tata kelola kota di Jateng,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/5).
Apa yang terjadi di Jawa Tengah dengan Ganjar Pranowo sebagai pimpinannya merupakan kegagalan fungsional, kegagalan empati, kegagalan berpikir. Maka jika menjadi Presiden Indonesia,
Pada akhirnya Ganjar Pranowo berpotensi mendatangkan prestasi. Prestasi meruntuhkan peradaban Indonesia. Saat itu terjadi, mungkin kita bisa berpegangan pada buzzer yang teriak radikal, ekstrimis, atau toleransi.
Dengan slogan toleransi, radikal dan ekstrimis mungkin perut bisa kenyang karena pertumbuhan ekonomi melesat 100% ke bawah dan banjir tidak akan pernah lagi terjadi karena air mengering akibat tambang yang serampangan.
