Melalui akun Instagram Mata Najwa, Najwa Shibab menyoroti kritikan Banggar DPR Fraksi Partai Golkar, Agung Widiyantoro terhadap Menteri koordinator bidang maritim dan investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti yang diketahui, baru-baru ini Agung Widiyantoro melontarkan kritikan pada Menko Marves lantaran tidak pernah tersenyum saat rapat, yang kemudian membuatnya ciut melayangkan pertanyaan.
Di saat bersamaan, Menko Marves juga meminta DPR untuk menelpon langsung atau chat apabila ada kebijakan pemerintah yang ingin ditanyakan.
Menanggapai hal ini, host Mata Najwa yaitu Najwa Shihab menyampaiakan bahwa salah satu tugas DPR adalah memantau kerja eksekutif karena merupakan mandat konstitusi.
Di mana, setiap anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
“Semuanya itu untuk apa? Dalam rangka mengawasi eksekutif. Mengawasi di situ jelas kan ya, dengan bicara, kata Parlemen itu berasal dari Bahasa Prancis, Parler artinya untuk berbicara, ngomong,” kata Najwa Shihab dikutip dari Instagram @matanajwa, Senin (13/6/2022).
“Kalau mengawasi tapi nggak ngomong atau misalnya gak boleh ngomong, itu DPR atau CCTV sih, mending kita patungan beli CCTV aja, nggak perlu bayarin gaji DPR se-gorden-gordennya,” tambah Najwa Shihab.
Lebih lanjut, Najwa Shihab mengungkapkan bahwa senator, legislator, memang diperlukan untuk ‘Nyinyir’ dalam artian memang harus berbicara, termasuk ikut menyuarakan aspirasi rakyat.
“Kalau nggak ngomong, ya bukan DPR. Dapat popularitas atau tidak ya, tergantung kualitas komunikasinya, rakyat yang menentukan, populer juga nggak apa-apa, namanya kan pejabat,” ucap Najwa Shihab.
Untuk itu, Najwa Shihab menyarakan agar DPR dapat berbicara secara terbuka, baik itu di media, warung kopi saat bertemu konstituen, ataupun di gedung DPR sendiri yang merupakan tempat wajibnya dalam menyampaikan pendapat apalagi saat bertemu pejabat eksekutif.
Merujuk pada permintaan Luhut Binsar Pandjaitan terkait DPR boleh japri ketika ingin menanyakan sesuatu, bagi Najwa Shihab itu seperti konsultan.
“Pak Luhut tentu boleh dong, mau tersenyum atau tidak, itu urusan privasi, kebiasaan karakter, nggak apa-apa.
Tapi meminta anggota Parlemen untuk ngomong terbuka terkait urusan publik, meminta dijapri kalau ada sesuatu, itu lain lagi,” tutur Najwa Shihab.
Maka dari itu, Najwa Shihab menyatakan jika persolan publik sebaiknya diungkpakan dalam ruang publik, forum, sehingga publik juga bisa turut mengikuti proses dan pertimbangan-pertimbangan yang ada.
Melihat permasalahan ini, Najwa Shihab menganggap bahwa hal tersebut menggambarkan tata kelola negara yang masih kebiasaan ditangani secara informal dan diam-diam.
“Dari sebuah lorong gelap, tiba-tiba keluar sebuah kebijakan, dan mereka yang mempertanyakan ditodong mana datanya untuk mengkritik,” ujar Najwa Shihab.
“Btw, big data 110 juta warga net minta tunda pemilu, kayaknya belum dibuka juga tuh. Yuk para anggota DPR lebih tajam, yuk, bisa yuk!” tambah Najwa Shihab.(Sumber)
