Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dianugerahi Muhammadiyah Award yang bertepatan dengan acara milad Ke-106 Muhammadiyah yang digelar di Puro Mangkunegaran, Solo pada Minggu (18/11) malam.
Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, alasan pemberian penghargaan Muhammadiyah Award kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai tanda terima kasih dan penghormatan PP Muhammadiyah kepada politisi partai Golkar sebagai tokoh bangsa yang sangat berperan penting dan penuh pengabdian menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian serta kemanusiaan.
“Pak JK juga sangat dekat dengan tokoh dan warga Muhammadiyah serta banyak membantu dan bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah organisasi, umat, dan bangsa,” kata Haedar Nashir, dikutip dari laman Muhammadiyah.
JK juga dinilai memiliki kedekatan dengan tokoh dan warga Muhammadiyah serta banyak membantu dan bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah organisasi, umat, dan bangsa.
Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, sudah 106 tahun Muhammadiyah mengabdi untuk Indonesia dan memberikan sumbangan yang besar untuk bangsa ini dengan mengabdikan diri di bidang keagamaan dan sosial, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, agama dan lain sebagainya.
“Muhammadiyah ini gerakan yang punya kekuatan besar, dari bawah ke atas bisa berkontribusi untuk negeri ini,” kata JK.
Orang nomor dua di Indonesia ini berharap agar Muhammadiyah semakin maju dan tetap berkontribusi untuk negeri ini. Diketahui, dalam Milad ke-106 Muhammadiyah di Solo kali ini, mengusung tema ‘Ta’awun untuk Negeri’.
Melalui tema tersebut, Muhammadiyah ingin menggelorakan semangat tolong menolong, kerja sama dan membangun kebersamaan di tubuh umat dan bangsa, menjadikan negeri yang maju, adil dan makmur.
Pada cara Milad Muhammadiyah di solo tersebut selain dihadiri ribuan warga Muhammadiyah, juga para tamu undangan dan pejabat negara seperti Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata ruang Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua KPU Arief Budiman, dan sejumlah anggota DPR RI.
