Seorang pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) mengklaim kebocoran data yang diumumkan oleh peretas Bjorka adalah hoaks. Namun, pakar siber menilai data yang diungkapkan peretas itu adalah valid.
“Setelah saya cek dan kita verifikasi, ternyata tidak [bocor]. Seluruh surat BIN itu di-enkripsi, disandi,” kata Deputi VII sekaligus juru bicara BIN Wawan Purwanto dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV yang disiarkan pada Minggu (11/9).
“Jadi semua surat-surat apalagi itu ke Presiden, itu di-kripto, yang bisa tahu itu ya yang tahu kriptonya. Kalau tidak ya ndak bakalan tahu,” ujarnya lagi.
Wawan juga mengungkapkan bahwa semua surat ataupun data berbentuk samaran.
“Tidak ada data yang asli, baik nama ataupun isi dan sebagainya, itu semua tersamar,” kata Wawan.
Meski begitu, pakar keamanan siber Vaksincom Alfons Tanujaya menilai data yang diberikan Bjorka adalah valid.
“Kalau dari sisi valid atau tidak informasinya, rasanya cukup valid,” kata Alfons dalam acaranya yang sama.
Alfons juga menerangkan data yang dibocorkan Bjorka berjumlah lebih dari 500 ribu catatan surat keluar dan masuk. Data tersebut memberikan tanggal, pengirim, dan subjek surat.
Namun, Alfons menilai data yang dibocorkan Bjorka sifatnya hanya untuk memberikan informasi.
“Ada surat dari siapa dan subjeknya apa. Jadi tidak ada isi surat yang masuk,” ujarnya.
“Ini [data] kan sepertinya buku tamu, yang datang siapa, mengantar apa, lalu tujuannya apa, gitu. Jadi sifatnya, kalau memang ini data yang sifatnya umum, rasanya memang bisa diakses gitu loh,” tambahnya.
Beberapa waktu lalu, peretas Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Berisi transaksi surat tahun 2019 – 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs breached.to.
Bjorka mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres. Ia juga melampirkan beberapa sampel dokumen dalam unggahan tersebut.
Selain itu, dalam grup Telegram, Bjorka mengaku data yang ia unggah itu dapat berguna bagi jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi.
(Sumber)
